Arab Saudi Arsip - Indonesia Forward

Jun22026 by FahcrurNo Comments

BGN Jajaki Ekspor Program Gizi ke Saudi, Langkah Menuju Standar Global?

Nasional

indonesiaforward.net — Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah bersiap membawa program domestik unggulannya ke panggung internasional. Wacana perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Arab Saudi kini sedang digodok sebagai proyek percontohan pertama di luar negeri, menyusul kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana ke Sekolah Indonesia Jeddah pada Minggu, 31 Mei 2026. Langkah strategis ini dirancang untuk menjangkau 1.408 anak pekerja migran di Jeddah dan Makkah. Jika berhasil, inisiatif ini tidak hanya memenuhi hak nutrisi anak bangsa di luar negeri, tetapi juga menjadi etalase keberhasilan kebijakan sosial Indonesia di mata dunia. Rencana ekspansi ini mengandalkan pendekatan inovatif berupa kolaborasi finansial antara pemerintah dan jaringan pengusaha diaspor...

Eksistensi Internasional Anies Baswedan Jadi Refleksi Keberhasilan Transformasi Jakarta

Ragam

indonesiaforward.net — Keterlibatan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai anggota Dewan Penasihat Komisi Kerajaan untuk Kota Riyadh (RCRC) Arab Saudi mempertegas relevansi konsep pembangunan perkotaan nasional di kancah internasional. Langkah ini menjadi bukti konkret adanya transfer keahlian sosiokultural dan teknokratis dari Indonesia ke wilayah Timur Tengah. Amanah dari lembaga pemerintah tertinggi Arab Saudi yang dipimpin langsung oleh Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman ini merupakan kelanjutan dari rekam jejak konsisten Anies dalam tata kelola global. Sebelumnya, ia telah dipercaya mengemban posisi strategis sebagai Vice Chairman C-40 Steering Committee berdampingan dengan para pemimpin kota dunia seperti London dan Tokyo. Rekonsiliasi Kebijakan Urban Lintas Neg...

Reformasi Tata Kelola Kemenhaj: Larangan Haji Furoda Demi Keselamatan Publik

Nasional

indonesiaforward.net — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan bahwa penyelenggaraan haji furoda resmi ditiadakan untuk tahun 2026 sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan bersama otoritas Arab Saudi. Langkah ini diambil menyusul revisi UU Nomor 14 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada perlindungan hukum dan pengawasan ketat terhadap jemaah nonkuota guna mencegah tragedi kemanusiaan di tanah suci. Otoritas Saudi memutuskan untuk tidak menerbitkan visa mujamalah tahun ini demi menata ulang sistem transportasi dan akomodasi yang lebih aman pasca-evaluasi musim haji 2024. Penghapusan sementara jalur ini merupakan kebijakan progresif untuk menekan angka kematian jemaah non-prosedural yang mencapai 80 persen dari total korban pada tahun-tahun sebelumnya. Intervensi Satgas Haji Ile...