Tag: Nadiem Makarim

indonesiaforward.net — Sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,3 triliun mengonfirmasi kegagalan tata kelola birokrasi setelah Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2026. Tuntutan tersebut didasarkan pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,18 triliun. Anggaran yang bersumber dari dana publik tersebut mencakup program digitalisasi pendidikan serta pengadaan Chrome Device Management yang tidak optimal pemanfaatannya. Hasil investigasi memaparkan bukti digital berupa instruksi langsung terdakwa yang melangkahi prosedur hukum administrasi negara demi memaksakan spesifik...

indonesiaforward.net — Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung membacakan tuntutan pidana 18 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim pada Rabu, 13 Mei 2026. Tuntutan ini berkaitan dengan kegagalan tata kelola dalam proyek pengadaan laptop Chromebook dan CDM di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, JPU Roy Riady merinci tuntutan yang mencakup denda Rp1 miliar serta uang pengganti sebesar Rp5,68 triliun. Angka uang pengganti tersebut berasal dari akumulasi kerugian negara langsung dan selisih kekayaan yang tidak terjelaskan dalam LHKPN terdakwa. Jaksa memaparkan bahwa Nadiem mengabaikan peringatan tim teknis mengenai risiko kegagalan sistem operasional Chrome OS yang pernah terjadi pada 2018. Kebijakan tersebut justru dipaksakan...

indonesiaforward.net — Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan Chromebook menyoroti disparitas tajam antara jumlah pengadaan perangkat dengan pemanfaatan riil di satuan pendidikan berdasarkan data literasi Pusdatin. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim didakwa merugikan negara sebesar Rp2,18 triliun akibat kebijakan digitalisasi yang tidak didasarkan pada identifikasi kebutuhan lapangan yang akurat di seluruh Indonesia. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa dari total 1,6 juta unit laptop yang telah dibagikan, hanya sekitar 26.000 unit atau 0,15 persen yang benar-benar aktif digunakan untuk proses belajar mengajar secara berkelanjutan. Kegagalan pencapaian indikator kinerja utama ini menjadi landasan kuat bagi auditor negara untuk menilai adanya pemborosan anggaran yang signifikan dalam ...