Jumat, Juni 5News That Matters

Tag: Jawa Barat

SP3 Wawalkot Bandung: Kasus Pertama Korupsi Daerah Berdasarkan Evaluasi KUHP Baru

Daerah
indonesiaforward.net — Kejaksaan Negeri Kota Bandung menghentikan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang proyek pengadaan yang menjerat Wakil Wali Kota M. Erwin dan anggota DPRD Rendiana Awangga pada Rabu, 3 Juni 2026. Penerbitan SP3 ini secara otomatis memulihkan kedudukan hukum kedua pejabat publik tersebut. Langkah kebijakan hukum ini diambil setelah tim penyidik melakukan evaluasi mendalam selama lima bulan pasca-penetapan tersangka. Berdasarkan empat kali gelar perkara internal, unsur-unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinilai belum kuat untuk dibawa ke persidangan. Kepala Kejari Bandung Abun Hasbuloh Sambas memaparkan alasan objektif penghentian kasus ini di hadapan media pada Rabu, 3 Juni 2026. “Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur pasal dalam Und...
Kebijakan Kebudayaan KDM Berhasil Dorong Penataan Infrastruktur Publik Jabar

Kebijakan Kebudayaan KDM Berhasil Dorong Penataan Infrastruktur Publik Jabar

Daerah
indonesiaforward.net — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengintegrasikan agenda kebudayaan dengan target pembangunan infrastruktur daerah melalui implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2026. Kebijakan strategis ini mewajibkan pembenahan fasilitas publik di sepanjang rute Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026. Langkah progresif ini mengubah paradigma lama di mana arak-arakan sejarah diposisikan sebagai tontonan musiman semata. KDM secara berani menghapus penggunaan mobil Jeep militer dan menggantinya dengan kereta kencana tradisional, sebuah keputusan kultural yang menjadi instrumen pendorong penataan lanskap ruang perkotaan secara masif. Reformasi Tata Kota Melalui Koridor Kultural Penerapan regulasi ini memaksa delapan pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi ru...
Data Kepemimpinan PLh Tasikmalaya: Transisi Berlapis

Data Kepemimpinan PLh Tasikmalaya: Transisi Berlapis

Daerah
indonesiaforward.net — Dicky Chandra resmi menjabat Pelaksana Harian (PLh) Wali Kota Tasikmalaya mulai 8 Mei 2026 hingga 1 Juni 2026. Penunjukan ini dilakukan saat Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan menunaikan ibadah haji, sesuai mekanisme tata kelola pemerintahan daerah. Sekretaris Daerah Tasikmalaya, Asep Goparullah, menegaskan pada 7 Mei 2026 bahwa pelayanan publik tetap berjalan. Skema PLh dan Plt disiapkan untuk mengantisipasi keberangkatan sejumlah pejabat ke Tanah Suci. Data Transisi Kepemimpinan Kondisi kepemimpinan kali ini tercatat unik. Selain kursi wali kota, jabatan Sekda juga dijabat PLh. Sejumlah kepala dinas pun dijabat Plt. Struktur ini menciptakan transisi berlapis yang jarang terjadi dalam pemerintahan daerah. Dicky Chandra menyampaikan pada 7 Mei 2026 bahwa "Plh wali ...
Evaluasi Prosedur Penyidikan Kasus Indramayu: Antara BAP dan Fakta Persidangan

Evaluasi Prosedur Penyidikan Kasus Indramayu: Antara BAP dan Fakta Persidangan

Daerah
indonesiaforward.net — Transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan pidana di Indramayu kini menjadi sorotan publik menyusul ditemukannya sejumlah diskrepansi antara data Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan. Pada sidang lanjutan di PN Indramayu, Rabu (29/4/2026), muncul desakan kuat agar penegak hukum melakukan tinjauan ulang terhadap prosedur operasional standar dalam pengumpulan bukti serta perlindungan hak asasi terdakwa selama masa penyidikan. “Kaki saya dipatahin pak. Suruh mengakui pak, suruh saya mengakui membunuh. Kepolisian pak,” teriak terdakwa Ririn Rifanto saat memberikan pernyataan publik mengenai dugaan kekerasan selama proses penyidikan pada 29 April 2026. Berdasarkan laporan teknis dari Unit Inafis Polres Indramayu dala...
Urgensi Reformasi Perlindungan Petani Lansia Pasca Kasus Cikatomas

Urgensi Reformasi Perlindungan Petani Lansia Pasca Kasus Cikatomas

Daerah
indonesiaforward.net — Kasus pengeroyokan yang menimpa Kiai Abdul Yani (70), seorang petani lansia sekaligus tokoh agama di Cikatomas, menyoroti urgensi reformasi kebijakan perlindungan terhadap kelompok rentan di sektor agraria pedesaan. Peristiwa yang terjadi pada Rabu (15/04/2026) ini mengungkap pola intimidasi sistematis oleh oknum organisasi kemasyarakatan terhadap petani mandiri terkait hak kelola lahan tumpang sari. Korban mengalami kekerasan fisik hingga pingsan setelah menolak tekanan dari kelompok tersebut. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kini didesak untuk mengevaluasi regulasi tata kelola ormas guna mencegah praktik premanisme yang menghambat produktivitas petani. Ketiadaan jaminan keamanan bagi petani lansia di pelosok dapat memicu kerentanan sosial yang lebih luas. “Tinda...
Laporan Kebijakan Nyari Gawe: Digitalisasi Rekrutmen Jabar Diserbu 500 Ribu Warga

Laporan Kebijakan Nyari Gawe: Digitalisasi Rekrutmen Jabar Diserbu 500 Ribu Warga

Ragam
indonesiaforward.net — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat implementasi kebijakan ketenagakerjaan berbasis digital melalui aplikasi "Nyari Gawe" yang telah menyerap 518.213 pendaftar hingga 10 April 2026. Langkah progresif ini diambil untuk merombak sistem rekrutmen tradisional yang selama ini terhambat oleh inefisiensi informasi dan praktik pungutan liar yang merugikan angkatan kerja produktif di wilayah tersebut. Sejak diluncurkan pada Oktober 2025, platform ini berfungsi sebagai instrumen transparansi kebijakan publik yang memberikan akses setara bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lulusan SMA hingga sarjana. Tingginya antusiasme warga, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 86.000 pengguna baru setiap bulan, menunjukkan besarnya permintaan akan lapangan kerja yang terke...
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan SDM Pasca Kasus Gadai SK Satpol PP Bogor

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan SDM Pasca Kasus Gadai SK Satpol PP Bogor

Daerah
indonesiaforward.net — Kasus penggadaian 14 Surat Keputusan (SK) anggota Satpol PP Kota Bogor oleh oknum Kasubag Keuangan menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Kota Bogor untuk mereformasi sistem tata kelola dokumen kepegawaian pada April 2026. Data menunjukkan kerugian kolektif mencapai Rp 1,4 miliar akibat lemahnya kontrol birokrasi terhadap akses dokumen rahasia negara di level subbagian. Laporan investigatif menunjukkan adanya gap pada prosedur standar operasional (SOP) permintaan dokumen dari pimpinan ke bawahan yang dimanfaatkan oleh pelaku, Idja Jajuli. Praktik ini menyebabkan pemotongan otomatis Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada 14 korban selama tujuh bulan terakhir, yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi rumah tangga mereka. Analisis Kegagalan Sistemik dan Res...
Pemprov DKI Akselerasi Normalisasi Ekologi Pasca-Longsor Bantargebang

Pemprov DKI Akselerasi Normalisasi Ekologi Pasca-Longsor Bantargebang

Nasional
indonesiaforward.net — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat melakukan langkah-langkah strategis untuk menormalisasi kondisi ekologis di kawasan TPST Bantargebang pasca-insiden longsor yang terjadi pada Minggu siang. Bencana yang dipicu curah hujan ekstrem sebesar 264 milimeter per hari tersebut menyebabkan gunungan sampah setinggi 50 meter runtuh dan menutupi akses vital serta aliran air. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan prioritas utama saat ini adalah memulihkan fungsi lingkungan hidup di sekitar lokasi terdampak. “Saya sudah memutuskan untuk segera dinormalkan terutama Sungai Ciketing agar bisa normal kembali,” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (9/3/2026). Langkah normalisasi ini menjadi krusial mengingat tumpukan sampah sepanjang 40 meter sempat menyu...
Data 18.846 Kasus TBC Bandung dan Target Penurunan

Data 18.846 Kasus TBC Bandung dan Target Penurunan

Daerah, Kesehatan
indonesiaforward.net - Data terbaru menunjukkan 18.846 kasus TBC Bandung tercatat sepanjang 2025 dan belum turun signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Bandung kini mengarahkan langkah berbasis evaluasi untuk memastikan angka tersebut tidak sekadar terkendali, tetapi benar-benar menurun. Secara regional, Kota Bandung menempati posisi kedua terbanyak kasus TBC di Jawa Barat. Tren peningkatan tahunan menjadi dasar perumusan intervensi yang lebih terukur. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dadan M. Kosasih, menyatakan tren kasus terus meningkat setiap tahun sehingga diperlukan koordinasi lebih efektif antara sektor kesehatan dan kewilayahan. “Di Kota Bandung sendiri, tren kasus meningkat setiap tahunnya. Ka...