Nasional Arsip - Laman 27 dari 28

Nov292025 by DewiNo Comments

Stabilitas Organisasi Didorong, Gus Yahya Pertahankan Mandat dan Serukan Kepastian Prosedural

Nasional

IndonesiaForward.net — Dalam Rakor PWNU se-Indonesia di Surabaya (23/11/2025), Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan keputusannya untuk tetap menjalankan mandat lima tahun hasil Muktamar 2021. Ia menyatakan permintaan mundur dari Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki dasar konstitusional. “Rapat harian Syuriyah… tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum,” ujarnya. Penegasan ini menjadi penting untuk memastikan stabilitas tata kelola organisasi yang memengaruhi jutaan warga NU. Ketidakhadiran Sekjen PBNU Gus Ipul dalam pertemuan PBNU–PWNU sehari sebelumnya membuka ruang spekulasi. Dalam konteks manajemen publik, ketidakhadiran aktor kunci pada momentum kritis menjadi indikator risiko koordinasi. KH Abdul Muhaimin menilai peredaran dokumen Syuriyah sebagai manuver politik yang menggan...

Nov292025 by DewiNo Comments

Seruan Perlindungan Hukum pada Kasus ASDP: Momentum Evaluasi Kebijakan BUMN

Nasional

IndonesiaForward.net — Putusan 4,5 tahun kepada mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi, Kamis (20/11/2025), memicu surat terbuka dari suaminya, Zaim Uchrowi, Sabtu (22/11/2025). Surat itu memuat permintaan perlindungan hukum bagi tiga eks direksi dan ajakan untuk meninjau ulang proses penghitungan kerugian negara. Keluarga menilai dakwaan Rp1,253 triliun tidak sejalan dengan audit BPK yang menyatakan hasil wajar. Bagi kebijakan publik, perbedaan ini menjadi peluang evaluasi metodologi valuasi yang digunakan dalam pengelolaan aset BUMN. Mereka juga menekankan bahwa akuisisi PT Jembatan Nusantara dilakukan dengan tata kelola berlapis—RUPS, Dewan Komisaris, Menteri BUMN, Jamdatun, BPKP, KJPP, serta tujuh konsultan. Zaim memaparkan capaian ASDP selama periode Ira, termasuk peningkatan armada kome...

Nov292025 by DewiNo Comments

PR Literasi Nasional: Kebijakan Baru untuk Meningkatkan Daya Baca Siswa

Nasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah menyiapkan kebijakan PR wajib membaca satu hingga dua buku dan membuat resensi untuk memperbaiki kualitas literasi siswa. Pengumuman ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pada Rabu (19/11/2025). Mu’ti menekankan bahwa membaca dan menulis adalah fondasi pembelajaran yang berorientasi masa depan. “Pendidikan tidak boleh hanya mengajarkan menjawab soal,” tegasnya. PR berbasis buku dinilai memberi stimulus kognitif lebih kuat. Sebagai dukungan kebijakan, penggunaan Dana BOS dibuka lebih fleksibel: hingga 10 persen dapat dialokasikan membeli buku nonteks. Ketua Umum Ikapi Arys Hilman menyebut langkah ini memperkuat ekosistem perbukuan yang menjadi bagian penting infrastruktur pendidikan. Inovasi berlangsung di daerah, sep...

Nov292025 by DewiNo Comments

Gus Yahya Ingatkan Risiko Destabilisasi Struktur PBNU, Serukan Rekonsolidasi

Nasional

IndonesiaForward.net — Dalam forum daring Sabtu (22/11/2025), Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan kritik terbuka kepada Syuriah yang dinilai mengambil keputusan sepihak untuk mendesaknya mundur. Ia menilai proses tersebut menyalahi mekanisme formal yang diatur dalam AD/ART. “Sejak awal sudah ada pernyataan memberhentikan saya tanpa ruang klarifikasi,” katanya. Rapat Syuriah 20 November 2025 disebut berlangsung tanpa Tanfidziyah dan tanpa pemeriksaan formal. Kondisi ini menciptakan risiko destabilisasi struktur organisasi. Pengurus pusat mengingatkan bahwa PBNU empat tahun terakhir tengah menjalankan agenda transformasi kelembagaan, termasuk penguatan struktur administrasi dan regulasi internal. Mereka menilai dinamika ini berpotensi menghambat keberlanjutan program. Gus Ya...

Nov292025 by DodiNo Comments

Kasus Pajak Djarum: Momentum Evaluasi Kepatuhan Korporasi Besar

Bisnis, Nasional

IndonesiaForward.net — Pencekalan Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, selama enam bulan sejak 14 November 2025 memberikan ruang bagi penyidikan dugaan korupsi pajak 2016–2020 untuk berjalan lebih terstruktur. Kejaksaan Agung menyebut langkah ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola pajak. Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, memastikan permintaan pencekalan tersebut. Plt. Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, membenarkan nama Victor dalam daftar pencegahan. Penyidikan fokus pada dugaan upaya memperkecil kewajiban pajak perusahaan besar lewat oknum pegawai pajak. “Modusnya memperkecil kewajiban pembayaran,” ujar Anang (20/11). PT Djarum menyatakan komitmen mereka terhadap hukum. “Kami menghormati dan taat hukum,” kata Corporate Communication Manager,...

Nov292025 by DewiNo Comments

PBNU Hadapi Krisis Internal, Gus Ipul Stabilkan Struktur, Kubu Yahya Siapkan Konsolidasi Kebijakan

Nasional

IndonesiaForward.net — Tekanan internal PBNU meningkat setelah keputusan Syuriyah yang meminta Yahya Cholil Staquf mundur dalam tiga hari. Dalam konteks tata kelola organisasi, situasi ini menuntut kepemimpinan yang meredam eskalasi. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya ketenangan dan alur komunikasi terukur. “Saya minta semua pengurus tetap tenang. Ikuti informasi resmi dari Syuriyah PBNU,” ujarnya, Jumat (21/11/2025). Ajakan ini berfungsi menjaga stabilitas operasional NU yang memiliki jejaring ribuan unit di seluruh Indonesia. Ia meminta struktur PBNU hingga ranting menghindari pernyataan yang bisa memperburuk situasi, sambil memastikan proses berjalan sesuai kaidah organisasi. Sementara itu, kubu Yahya menempuh langkah konsolidasi kebijakan. Berdasarkan su...

Nov282025 by DewiNo Comments

Mengamankan Aset Negara: Kebijakan Berbasis Data dan Solusi Sistemik

Nasional

IndonesiaForward.net - Pelibatan TNI menjaga aset negara menjadi fokus pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025). Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan menekan kerugian negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pesan Presiden bahwa kekayaan alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Pernyataan itu menunjukkan urgensi kebijakan berbasis mandat konstitusi. Aktivitas ilegal di tambang dan hutan terus meningkat. Pada HUT ke-80 TNI, 5 Oktober 2025, Presiden menegaskan negara tak boleh kalah. Data Kemenkeu dan BPK menunjukkan indikator jelas tentang lemahnya pengawasan. Nilai aset negara mencapai Rp13.692 triliun pada 2024. BPK mencatat potensi kerugian Rp18,37 triliun. Angka ini menjadi ...

Nov282025 by DewiNo Comments

Percepatan Evakuasi Jadi Prioritas: Banjir Sumatera Uji Sistem Manajemen Bencana Nasional

Nasional

IndonesiaForward.net – Hujan ekstrem sejak 22 November 2025 memicu banjir, longsor, dan banjir bandang di Sumbar, Aceh, dan Sumut. Pemerintah memfokuskan percepatan evakuasi, penguatan logistik, dan penataan data untuk mendukung operasi tanggap darurat. Di Sumbar, 12 korban meninggal dan lebih dari 12.000 warga terdampak. Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menyampaikan data itu Kamis (27/11/2025). Dampak terbesar terjadi di kawasan bantaran sungai yang tersapu banjir bandang. Presiden Prabowo langsung memerintahkan percepatan langkah darurat. “Pak Presiden sudah perintahkan kami untuk serius menangani bencana ini,” kata Menko PMK Pratikno, Kamis (27/11/2025). Basarnas menilai perlu reposisi sumber daya agar jalur evakuasi yang terputus dapat dibuka. Deputi Operasi Edy Prakoso menjelaskan tuju...

Nov282025 by DewiNo Comments

Indonesia Menuju Sentral Islam Modern: Menag Dorong Kerangka Inovatif untuk Gagasan Global

Nasional

IndonesiaForward.net - Kementerian Agama RI menegaskan Indonesia sebagai pusat rujukan Islam modern. Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi internasional “Why Indonesia as a New Center of Muslim Civilization?” di UINSA Surabaya, Rabu (26/11/2025). Nasaruddin menyebut Indonesia kini menjadi produsen gagasan Islam. “Kita harus menyiapkan implementasi yang terukur,” katanya. Ia menilai perubahan ini lahir dari kemajuan disiplin ilmu Islam di tanah air. Ia menyebut perhatian dunia meningkat usai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Gaza. “Kita jangan hanya menjadi konsumen,” ujarnya. Menag menekankan perlunya pedoman akademik untuk mendukung gagasan Indonesia. “Untuk menjadi produsen pemikiran, kita harus menyiapkan kerangka konsepsional,” katanya. Ia me...

Nov282025 by DewiNo Comments

Lambannya Kasus Kuota Haji Dinilai Hambat Perbaikan Tata Kelola dan Reformasi Sistem

Nasional

IndonesiaForward.net - Kritik terhadap lambannya KPK dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 semakin menguat. Dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp1 triliun, publik menilai penyidikan belum menunjukkan arah yang jelas. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai unsur tipikor telah terpenuhi. “KPK lamban meski sudah jelas tipikornya, eks Menag,” ujarnya, Rabu (26/11/2025). Fickar menekankan perlunya tata kelola hukum yang konsisten. Ia menyebut pengawasan publik penting agar proses hukum tidak terhambat oleh kepentingan eksternal. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, melihat ketidakefisienan langkah penyidikan. Ia menjelaskan Pasal 44 UU Tipikor mengharuskan pencarian bukti permulaan sebagai dasar penetapan tersangka...