Nasional Arsip - Laman 27 dari 28

Des12025 by DewiNo Comments

Reformasi Tata Kelola SDA Dimulai: Prabowo Konsolidasikan Data, Aparat, dan Keamanan

Nasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah mempercepat reformasi tata kelola SDA melalui ratas panjang yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Minggu (23/11/2025). Pertemuan ini menekankan sinkronisasi data, efektivitas Satgas Penertiban Kawasan Hutan, dan perbaikan alur penegakan hukum. Prabowo menegaskan ulang landasan konstitusional melalui Pasal 33 UUD 1945, menempatkan SDA sebagai aset publik yang harus dikelola berbasis bukti dan kepentingan jangka panjang. Sebagai langkah operasional, negara mengerahkan 26.998 prajurit di Morowali dan 41.397 prajurit di Bangka Belitung. Dua wilayah ini memiliki potensi strategis bagi industri nikel dan timah—komoditas yang menjadi fondasi transisi energi dan teknologi masa depan. Kehadiran militer diharapkan meningkatkan kepastian investasi,...

Des12025 by DewiNo Comments

Siklon Senyar Ungkap Kerapuhan Infrastruktur Ekologis Sumatra: Saatnya Reformasi Tata Ruang Berbasis Sains

Nasional

IndonesiaForward.net - Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumbar, dan Sumut pada akhir November 2025 menunjukkan rapuhnya fondasi ekologis yang menopang pembangunan nasional. BMKG menyebut pemicu utamanya adalah anomali Siklon Tropis Senyar. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan pada Kamis (27/11) bahwa siklon yang muncul di Selat Malaka menandai perubahan pola iklim global yang semakin ekstrem. Siklon Senyar berkembang dari Bibit Siklon 95B sejak 21 November 2025 dan memicu hujan intens hampir tanpa jeda. Andri memaparkan bahwa sistem udara ini berkontribusi pada banjir, angin kencang, dan gangguan transportasi. Perubahan iklim membuat wilayah dekat ekuator tidak lagi berada di zona aman. Di lapangan, data lingkungan menunjukkan kapasitas mitigasi ...

Des12025 by DewiNo Comments

FGSNI Dorong Solusi Konkret bagi Guru Madrasah Swasta pada HGN 2025

Nasional

IndonesiaForward.net - Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 pada Rabu (26/11/2025) memperlihatkan urgensi kebijakan nyata bagi guru madrasah swasta. Masalah kesejahteraan dan peluang P3K yang belum terjamin menjadi fokus FGSNI dalam rangka mendorong percepatan solusi berbasis data. Ketua Umum FGSNI, Agus Mukhtar, dalam keterangannya yang dikutip Rabu (26/11/2025), menyampaikan selamat HGN sekaligus menegaskan kebutuhan mendesak untuk memberi jalan keluar yang terukur. “Terus semangat mengabdi,” katanya, sembari menyoroti ketimpangan yang masih berlangsung. Agus menilai pidato Mendikdasmen dan Menteri Agama masih menekankan percepatan PPG dan beasiswa GTK tanpa memberikan kepastian peluang P3K. “Itu jauh dari harapan para pejuang P3K,” ujarnya. Menurutnya, perlu desain kebijakan yang ...

Nov292025 by DewiNo Comments

Rehabilitasi Eks Pejabat ASDP: Langkah Korektif untuk Memperkuat Tata Kelola dan Sistem Hukum

Nasional

IndonesiaForward.net - Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan surat rehabilitasi bagi tiga mantan pejabat PT ASDP Indonesia Ferry yang divonis terkait akuisisi saham PT Jembatan Nusantara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan keputusan tersebut setelah rapat di Kantor Presiden, Selasa (25/11/2025). “Presiden telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” ujarnya. Aduan masyarakat mengenai jalannya persidangan menjadi titik awal proses ini. DPR kemudian menginstruksikan Komisi Hukum untuk melakukan kajian berbasis data terhadap putusan pengadilan. “Kami menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, kemudian meminta Komisi Hukum melakukan kajian terhadap perkara,” kata Dasco. Hasil kajian itu disampaikan kepada pemerintah sebagai baha...

Nov292025 by DewiNo Comments

Data Forensik dan Sidik Jari Asing Dorong Evaluasi Prosedur Penyidikan Kasus Arya Daru

Nasional

IndonesiaForward.net - Hasil audiensi selama empat jam antara keluarga Arya Daru Pangayunan, pengacara Nicholay Aprilianto, penyidik Polda Metro Jaya, dan tim forensik RSCM pada Rabu (26/11/2025) di Jakarta membuka sejumlah temuan yang relevan bagi evaluasi kebijakan penyidikan. Dokter forensik menemukan jejak kekerasan benda tumpul di dada Arya. Luka lebih dari satu. Memar juga tampak di pelipis kanan dan leher. “Ditemukan kekerasan akibat benda tumpul,” kata Nicholay. Namun status benda tumpul itu belum bisa ditentukan pasif atau aktif. Beberapa memar tidak dapat dipastikan penyebabnya. Penyidik juga mengungkap informasi psikis dari BAP Vara. Vara menyebut Arya pernah berbicara soal keinginan bunuh diri. “Keinginan bunuh diri itu keterangan Vara di BAP-nya. Tapi satu saksi bukan s...

Nov292025 by DewiNo Comments

Konflik Elite PBNU dan Tantangan Tata Kelola: Pakar Ungkap Akar Masalah, Aktivis Tekankan Ketahanan Kultural

Nasional

IndonesiaForward.net - Analisis Pakar Politik UNIS Tangerang, Adib Miftahul, pada Kamis (27/11/2025) kembali memicu diskusi nasional mengenai tata kelola PBNU. Ia menilai dinamika elite organisasi itu sudah menyerupai pola partai politik. Faktor utamanya, menurut dia, adalah konsentrasi sumber daya dan potensi aliran dana besar. Adib menyampaikan dugaan tersebut secara terbuka. “Nah, jangan-jangan Syuriyah mulai mengetahui ada aliran dana yang luar biasa besar?” ujarnya. Ia menilai jabatan strategis yang diisi kader PBNU memperluas kendali terhadap sektor-sektor kebijakan publik. Ia juga menyinggung kasuistik pada posisi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. “Yang tidak beruntung adalah Yaqut terseret kasus Kuota Haji,” katanya. Ia menyebut faktor keluarga meningkatkan sensitivitas publ...

Nov292025 by DewiNo Comments

Mandeknya Kasus Haji, Tantangan bagi Reformasi Sistem dan Kebijakan Publik

Nasional

IndonesiaForward.net — Penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2024 yang berjalan lambat disebut menghambat agenda reformasi tata kelola dana haji. Ketidakpastian hukum mempengaruhi desain kebijakan publik jangka panjang. Peneliti SAKSI Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai proses lambat mengganggu pembangunan sistem. “Kalau lambat, dampaknya pada pengelolaan dana haji ke depan,” ujarnya, Kamis (27/11/2025). Ia menilai kepercayaan publik merupakan fondasi kebijakan yang efektif. Langkah pencekalan dan penyitaan belum cukup menjawab kebutuhan kepastian hukum. Herdiansyah menyebut lembaga pengelola baru membutuhkan fondasi bersih. Tanpa penyelesaian, beban persepsi negatif akan terus melekat. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menegaskan risiko berkurangnya bukti jika peny...

Nov292025 by DewiNo Comments

Stabilitas Organisasi Didorong, Gus Yahya Pertahankan Mandat dan Serukan Kepastian Prosedural

Nasional

IndonesiaForward.net — Dalam Rakor PWNU se-Indonesia di Surabaya (23/11/2025), Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan keputusannya untuk tetap menjalankan mandat lima tahun hasil Muktamar 2021. Ia menyatakan permintaan mundur dari Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki dasar konstitusional. “Rapat harian Syuriyah… tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum,” ujarnya. Penegasan ini menjadi penting untuk memastikan stabilitas tata kelola organisasi yang memengaruhi jutaan warga NU. Ketidakhadiran Sekjen PBNU Gus Ipul dalam pertemuan PBNU–PWNU sehari sebelumnya membuka ruang spekulasi. Dalam konteks manajemen publik, ketidakhadiran aktor kunci pada momentum kritis menjadi indikator risiko koordinasi. KH Abdul Muhaimin menilai peredaran dokumen Syuriyah sebagai manuver politik yang menggan...

Nov292025 by DewiNo Comments

Seruan Perlindungan Hukum pada Kasus ASDP: Momentum Evaluasi Kebijakan BUMN

Nasional

IndonesiaForward.net — Putusan 4,5 tahun kepada mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi, Kamis (20/11/2025), memicu surat terbuka dari suaminya, Zaim Uchrowi, Sabtu (22/11/2025). Surat itu memuat permintaan perlindungan hukum bagi tiga eks direksi dan ajakan untuk meninjau ulang proses penghitungan kerugian negara. Keluarga menilai dakwaan Rp1,253 triliun tidak sejalan dengan audit BPK yang menyatakan hasil wajar. Bagi kebijakan publik, perbedaan ini menjadi peluang evaluasi metodologi valuasi yang digunakan dalam pengelolaan aset BUMN. Mereka juga menekankan bahwa akuisisi PT Jembatan Nusantara dilakukan dengan tata kelola berlapis—RUPS, Dewan Komisaris, Menteri BUMN, Jamdatun, BPKP, KJPP, serta tujuh konsultan. Zaim memaparkan capaian ASDP selama periode Ira, termasuk peningkatan armada kome...

Nov292025 by DewiNo Comments

PR Literasi Nasional: Kebijakan Baru untuk Meningkatkan Daya Baca Siswa

Nasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah menyiapkan kebijakan PR wajib membaca satu hingga dua buku dan membuat resensi untuk memperbaiki kualitas literasi siswa. Pengumuman ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pada Rabu (19/11/2025). Mu’ti menekankan bahwa membaca dan menulis adalah fondasi pembelajaran yang berorientasi masa depan. “Pendidikan tidak boleh hanya mengajarkan menjawab soal,” tegasnya. PR berbasis buku dinilai memberi stimulus kognitif lebih kuat. Sebagai dukungan kebijakan, penggunaan Dana BOS dibuka lebih fleksibel: hingga 10 persen dapat dialokasikan membeli buku nonteks. Ketua Umum Ikapi Arys Hilman menyebut langkah ini memperkuat ekosistem perbukuan yang menjadi bagian penting infrastruktur pendidikan. Inovasi berlangsung di daerah, sep...