Rabu, Juni 3News That Matters

Percepatan Evakuasi Jadi Prioritas: Banjir Sumatera Uji Sistem Manajemen Bencana Nasional

IndonesiaForward.net – Hujan ekstrem sejak 22 November 2025 memicu banjir, longsor, dan banjir bandang di Sumbar, Aceh, dan Sumut. Pemerintah memfokuskan percepatan evakuasi, penguatan logistik, dan penataan data untuk mendukung operasi tanggap darurat.

Di Sumbar, 12 korban meninggal dan lebih dari 12.000 warga terdampak. Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menyampaikan data itu Kamis (27/11/2025). Dampak terbesar terjadi di kawasan bantaran sungai yang tersapu banjir bandang.

Presiden Prabowo langsung memerintahkan percepatan langkah darurat. “Pak Presiden sudah perintahkan kami untuk serius menangani bencana ini,” kata Menko PMK Pratikno, Kamis (27/11/2025).

Basarnas menilai perlu reposisi sumber daya agar jalur evakuasi yang terputus dapat dibuka. Deputi Operasi Edy Prakoso menjelaskan tujuan rapat teknis adalah memetakan ulang kebutuhan operasional. “Rapat ini mengevaluasi langkah evakuasi dan mempercepat dukungan logistik,” ujarnya.

Aceh Timur mencatat 29.706 warga terdampak. Di Sumut, jalan amblas dan jembatan putus melumpuhkan transportasi. Kepala Pusat Data BNPB Abdul Muhari mengingatkan potensi banjir susulan dan pentingnya kesiapsiagaan warga.

Baca Juga :  Banjir Sumatera Turunkan Pengungsi dari 2 Juta ke 11 Ribu

BNPB menekankan pembenahan sistem satu data. Pernyataan resmi Sekretaris Utama Rustian, yang dibacakan Deputi Logistik Andi Eviana (25/11/2025), menegaskan bahwa keakuratan data menjadi kunci kebijakan cepat.

BMKG memprediksi hujan intensitas tinggi masih berlanjut. Pemerintah mempersiapkan langkah adaptif jangka pendek dan rencana mitigasi menengah dengan fokus penguatan desa rawan bencana.

Lapangan menunjukkan kerja terpadu BNPB, TNI, Basarnas, dan relawan. Evakuasi dilakukan tanpa jeda, memastikan desa terisolasi mendapat akses bantuan cepat.

Situasi ini menjadi titik evaluasi penting. Sistem manajemen bencana nasional harus semakin berbasis teknologi, data, dan integrasi kebijakan agar Indonesia lebih siap menghadapi krisis iklim ekstrem di masa depan. (*)