Nasional Arsip - Laman 18 dari 22

Des52025 by Angga PramudiaNo Comments

Ahli Nilai Unsur Korupsi Haji Telah Terpenuhi, KPK Fokus Finalisasi Data

Nasional

IndonesiaForward.net — Dalam pernyataannya Kamis (4/12/2025), ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai unsur dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan era Soekarno Yaqut Cholil Qoumas telah terpenuhi. Ia meminta KPK segera mengumumkan tersangka agar tata kelola informasi publik tetap terjaga. “KPK tidak biasanya lamban, padahal pembuktian secara teknis sudah cukup,” katanya. Ia menegaskan hak masyarakat atas informasi harus dijamin. “Jika KPK mempertimbangkan hal lain selain bukti, itu pelanggaran terhadap hak publik.” Efektivitas Penyidikan dan Pencegahan Mobilitas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan tiga nama dicegah ke luar negeri agar pemeriksaan berjalan efektif. Langkah itu diterapkan kepada pejabat Kemenag dan pelaku swasta dari asosia...

Des52025 by Angga PramudiaNo Comments

Data Baru Ungkap Deforestasi Kalimantan–Papua Kian Mendesak untuk Ditangani

Nasional

IndonesiaForward.net — Banjir bandang 2025 di Aceh, Sumut, dan Sumbar—yang menewaskan 744 warga dan mengungsikan lebih dari 1,1 juta jiwa—menjadi preseden kuat bahwa Indonesia menghadapi ancaman ekologis lintas pulau. Data terbaru menunjukkan deforestasi Kalimantan, Papua, dan Sulawesi meningkat dan memasuki fase kritis. FWI dan Auriga Nusantara mencatat deforestasi nasional mencapai 257.384 hektare pada 2023, naik dari 230.760 hektare pada 2022. Kalimantan menjadi kontributor terbesar. Papua mengalami degradasi luas sejak 1990, sementara Sulawesi mencatat deforestasi puluhan ribu hektare antara 2021–2024. Risiko meningkat di kawasan hulu DAS Peneliti Hidrologi UGM, Hatma Suryatmojo, menjelaskan bahwa banjir bandang Sumatera memperlihatkan hubungan langsung antara deforestasi dan daya...

Des42025 by Angga PramudiaNo Comments

WIUP Dinilai Berisiko, Tokoh Ormas Minta NU–Muhammadiyah Prioritaskan Keselamatan Lingkungan

Nasional

IndonesiaForward.net — Desakan agar NU dan Muhammadiyah mengevaluasi bahkan mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mencuat kembali setelah banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dua tokoh ormas Islam, Din Syamsuddin dan Savic Ali, menyoroti risiko kebijakan tersebut terhadap stabilitas organisasi serta keselamatan ekologis masyarakat, menekankan perlunya keputusan berbasis data dan kehati-hatian. Analisis Risiko dari Din Syamsuddin Dalam pernyataan Senin (1/12/2025), Din meminta Muhammadiyah menghindari keterlibatan dalam WIUP. “Saya sejak awal menyarankan Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh buaian Rezim Presiden Jokowi,” ujarnya. Ia merujuk ancaman “Tiga K”—konflik, korupsi, kerusakan—yang disampaikan Sekretaris Um...

Des42025 by Angga PramudiaNo Comments

Pemerintah Amankan Anggaran dan Logistik, Target Pemulihan Infrastruktur Dimajukan

Nasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah pusat memastikan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan dalam pola mobilisasi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan distribusi logistik dan penyesuaian anggaran bila diperlukan. Ia menyampaikan hal itu dalam doorstop di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/13). Prasetyo menegaskan seluruh kementerian dan lembaga telah bekerja sejak awal. “Seluruh sumber daya nasional bekerja keras,” ujarnya. Pangan dan BBM disebut aman, sementara suplai udara digunakan untuk wilayah terputus. Penguatan Dukungan Fiskal Prasetyo menyebut pemerintah memiliki dana siap pakai lebih dari Rp500 miliar. Presiden memberi instruksi langsung bahwa penambahan a...

Des42025 by Angga PramudiaNo Comments

UGM: Hilangnya Tutupan Hutan Jadi Faktor Penentu Banjir Bandang Sumatera

Nasional

IndonesiaForward.net — Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, Hatma Suryatmojo, menggarisbawahi bahwa deforestasi besar-besaran menjadi faktor penentu banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025), ia menjelaskan bahwa kemampuan hutan menyerap dan menahan air menurun tajam setelah puluhan tahun tekanan pembukaan lahan. Menurut Hatma, degradasi ekologis itu terlihat konsisten di tiga provinsi. Aceh kehilangan lebih dari 700 ribu hektare hutan sejak 1990. Sumatera Utara tinggal memiliki sekitar 29 persen tutupan hutan pada 2020. Sumatera Barat kehilangan lebih dari 740 ribu hektare dalam dua dekade terakhir. Ketika bentang alam kehilangan kapasitas hidrologis, hujan ekstrem yang dipicu dinami...

Des42025 by Angga PramudiaNo Comments

Zulhas Jelaskan Konteks Kebijakan Lahan dan Tantangan Ekologi Nasional

Nasional

IndonesiaForward.net — Mantan Menteri Kehutanan 2009–2014, Zulkifli Hasan, meluruskan tudingan bahwa kebijakannya menjadi pemicu banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Klarifikasi itu ia sampaikan dalam podcast CURHAT BANG dan dikutip Rabu (3/12/2025). “Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung,” katanya. Ia menilai persoalan lingkungan harus dinilai berdasarkan data dan struktur kebijakan, bukan pada salah satu aktor saja. Zulhas menjelaskan bahwa pembukaan lahan pada masa itu merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan. Indonesia, yang menghadapi tekanan impor, membutuhkan peningkatan kapasitas produksi. Ia menilai pemerintah harus menimbang konservasi dan kebutuhan pangan secara simultan. Analisis Lapangan dan Tantangan Pengelolaan Men...

Des32025 by Angga PramudiaNo Comments

KLHK Evaluasi Peran Delapan Perusahaan dalam Banjir Sumut

Nasional

IndonesiaForward.net—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi dugaan peran delapan perusahaan dalam memperparah banjir besar di Sumatera Utara. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan analisis citra satelit mengidentifikasi aktivitas signifikan di area curam DAS Batang Toru. “Batang Toru memang DAS dan kawasannya curam. Ada delapan entitas beraktivitas di sana,” kata Hanif, Selasa (2/12/2025). Perusahaan itu berasal dari sektor tanaman industri, tambang emas, dan sawit. Pemanggilan Perusahaan dan Permintaan Data Teknis Deputi Gakkum KLHK memanggil delapan perusahaan itu pada Senin (8/12/2025). Pemerintah meminta data teknis, termasuk sumber kayu-kayu hanyut yang terlihat saat banjir. “Kami minta citra satelit resolusi sangat tinggi untuk memast...

Des32025 by Angga PramudiaNo Comments

KPK Targetkan Audit Kerugian Negara Kuota Haji Selesai Desember, Penetapan Tersangka Menanti Hasil BPK

Nasional

IndonesiaForward.net—KPK menargetkan audit kerugian negara kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023–2024 selesai pada Desember 2025. Hasil BPK akan menentukan langkah penetapan tersangka. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pihaknya masih menunggu konfirmasi resmi. “Kalau bisa Desember, bagus. Tapi informasinya belum ada ke kami,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025). Penguatan Data Melalui Investigasi Luar Negeri Tim penyidik KPK dikirim ke Arab Saudi untuk memperdalam data. Lokasi yang dikunjungi meliputi KBRI dan Kementerian Haji. Asep memperkirakan proses pemeriksaan berlangsung sepekan. Rangkaian Pemeriksaan PIHK Sejak penyidikan dibuka 9 Agustus 2025, ratusan PIHK diperiksa untuk menelusuri pola tambah...

Des32025 by Angga PramudiaNo Comments

KPK Jelaskan Skema Kuota Haji 50:50, Tiga Figur Dinilai Berperan Strategis

Nasional

IndonesiaForward.net — KPK memaparkan dugaan peran tiga figur dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan tahun 2023–2024 yang dibagi sama rata, berbeda dari komposisi 92 persen reguler dan delapan persen khusus yang diatur dalam UU No. 8/2019. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan penjelasan itu pada Selasa (2/12/2025). Ia menegaskan tambahan kuota dari Arab Saudi bertujuan mengurangi masa tunggu jemaah reguler. “Tambahan 20 ribu kuota dimaksudkan untuk mempersingkat waiting list,” katanya. Intervensi Lobi dan Implikasi Kebijakan Asep menyebut sejumlah pengusaha travel, termasuk Fuad Hasan Masyhur, diduga melobi oknum Kemenag agar pembagian menjadi 50:50. Proses itu dilanjutkan dengan penerbitan SK Menteri Agama pada 15 Januari 2024 yang disebut meli...

Des32025 by Angga PramudiaNo Comments

Ahli Lingkungan Tantang Klaim Sawit Bukan Penyebab Deforestasi Usai Banjir Sumatera

Nasional

IndonesiaForward.net — Banjir besar yang melanda wilayah Sumatera Bagian Utara pada akhir November 2025 membawa kembali perdebatan soal deforestasi. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Musrenbang 30 Desember 2024, “Namanya kelapa sawit ya pohon” menuai tanggapan keras dari para ahli. Wong Ee Lynn, penulis untuk National Geographic Indonesia, menyampaikan bahwa hutan alam berfungsi sebagai ekosistem kompleks dengan keragaman hayati yang tidak bisa digantikan oleh monokultur sawit. “Perkebunan monokultur harus memakai herbisida, insektisida, dan pupuk sintetis dalam jumlah besar,” tulisnya. Ia menilai hal itu merusak struktur tanah dan memperburuk kualitas ekosistem. Erosi, menurut Lynn, meningkat saat tanaman penutup hilang. Lapisan organik tanah tidak lagi menahan air, membuat huj...