Nasional Arsip - Laman 17 dari 18

Nov292025 by DewiNo Comments

Data Forensik dan Sidik Jari Asing Dorong Evaluasi Prosedur Penyidikan Kasus Arya Daru

Nasional

IndonesiaForward.net - Hasil audiensi selama empat jam antara keluarga Arya Daru Pangayunan, pengacara Nicholay Aprilianto, penyidik Polda Metro Jaya, dan tim forensik RSCM pada Rabu (26/11/2025) di Jakarta membuka sejumlah temuan yang relevan bagi evaluasi kebijakan penyidikan. Dokter forensik menemukan jejak kekerasan benda tumpul di dada Arya. Luka lebih dari satu. Memar juga tampak di pelipis kanan dan leher. “Ditemukan kekerasan akibat benda tumpul,” kata Nicholay. Namun status benda tumpul itu belum bisa ditentukan pasif atau aktif. Beberapa memar tidak dapat dipastikan penyebabnya. Penyidik juga mengungkap informasi psikis dari BAP Vara. Vara menyebut Arya pernah berbicara soal keinginan bunuh diri. “Keinginan bunuh diri itu keterangan Vara di BAP-nya. Tapi satu saksi bukan s...

Nov292025 by DewiNo Comments

Konflik Elite PBNU dan Tantangan Tata Kelola: Pakar Ungkap Akar Masalah, Aktivis Tekankan Ketahanan Kultural

Nasional

IndonesiaForward.net - Analisis Pakar Politik UNIS Tangerang, Adib Miftahul, pada Kamis (27/11/2025) kembali memicu diskusi nasional mengenai tata kelola PBNU. Ia menilai dinamika elite organisasi itu sudah menyerupai pola partai politik. Faktor utamanya, menurut dia, adalah konsentrasi sumber daya dan potensi aliran dana besar. Adib menyampaikan dugaan tersebut secara terbuka. “Nah, jangan-jangan Syuriyah mulai mengetahui ada aliran dana yang luar biasa besar?” ujarnya. Ia menilai jabatan strategis yang diisi kader PBNU memperluas kendali terhadap sektor-sektor kebijakan publik. Ia juga menyinggung kasuistik pada posisi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. “Yang tidak beruntung adalah Yaqut terseret kasus Kuota Haji,” katanya. Ia menyebut faktor keluarga meningkatkan sensitivitas publ...

Nov292025 by DewiNo Comments

Mandeknya Kasus Haji, Tantangan bagi Reformasi Sistem dan Kebijakan Publik

Nasional

IndonesiaForward.net — Penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2024 yang berjalan lambat disebut menghambat agenda reformasi tata kelola dana haji. Ketidakpastian hukum mempengaruhi desain kebijakan publik jangka panjang. Peneliti SAKSI Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai proses lambat mengganggu pembangunan sistem. “Kalau lambat, dampaknya pada pengelolaan dana haji ke depan,” ujarnya, Kamis (27/11/2025). Ia menilai kepercayaan publik merupakan fondasi kebijakan yang efektif. Langkah pencekalan dan penyitaan belum cukup menjawab kebutuhan kepastian hukum. Herdiansyah menyebut lembaga pengelola baru membutuhkan fondasi bersih. Tanpa penyelesaian, beban persepsi negatif akan terus melekat. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menegaskan risiko berkurangnya bukti jika peny...

Nov292025 by DewiNo Comments

Stabilitas Organisasi Didorong, Gus Yahya Pertahankan Mandat dan Serukan Kepastian Prosedural

Nasional

IndonesiaForward.net — Dalam Rakor PWNU se-Indonesia di Surabaya (23/11/2025), Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan keputusannya untuk tetap menjalankan mandat lima tahun hasil Muktamar 2021. Ia menyatakan permintaan mundur dari Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki dasar konstitusional. “Rapat harian Syuriyah… tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum,” ujarnya. Penegasan ini menjadi penting untuk memastikan stabilitas tata kelola organisasi yang memengaruhi jutaan warga NU. Ketidakhadiran Sekjen PBNU Gus Ipul dalam pertemuan PBNU–PWNU sehari sebelumnya membuka ruang spekulasi. Dalam konteks manajemen publik, ketidakhadiran aktor kunci pada momentum kritis menjadi indikator risiko koordinasi. KH Abdul Muhaimin menilai peredaran dokumen Syuriyah sebagai manuver politik yang menggan...

Nov292025 by DewiNo Comments

Seruan Perlindungan Hukum pada Kasus ASDP: Momentum Evaluasi Kebijakan BUMN

Nasional

IndonesiaForward.net — Putusan 4,5 tahun kepada mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi, Kamis (20/11/2025), memicu surat terbuka dari suaminya, Zaim Uchrowi, Sabtu (22/11/2025). Surat itu memuat permintaan perlindungan hukum bagi tiga eks direksi dan ajakan untuk meninjau ulang proses penghitungan kerugian negara. Keluarga menilai dakwaan Rp1,253 triliun tidak sejalan dengan audit BPK yang menyatakan hasil wajar. Bagi kebijakan publik, perbedaan ini menjadi peluang evaluasi metodologi valuasi yang digunakan dalam pengelolaan aset BUMN. Mereka juga menekankan bahwa akuisisi PT Jembatan Nusantara dilakukan dengan tata kelola berlapis—RUPS, Dewan Komisaris, Menteri BUMN, Jamdatun, BPKP, KJPP, serta tujuh konsultan. Zaim memaparkan capaian ASDP selama periode Ira, termasuk peningkatan armada kome...

Nov292025 by DewiNo Comments

PR Literasi Nasional: Kebijakan Baru untuk Meningkatkan Daya Baca Siswa

Nasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah menyiapkan kebijakan PR wajib membaca satu hingga dua buku dan membuat resensi untuk memperbaiki kualitas literasi siswa. Pengumuman ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pada Rabu (19/11/2025). Mu’ti menekankan bahwa membaca dan menulis adalah fondasi pembelajaran yang berorientasi masa depan. “Pendidikan tidak boleh hanya mengajarkan menjawab soal,” tegasnya. PR berbasis buku dinilai memberi stimulus kognitif lebih kuat. Sebagai dukungan kebijakan, penggunaan Dana BOS dibuka lebih fleksibel: hingga 10 persen dapat dialokasikan membeli buku nonteks. Ketua Umum Ikapi Arys Hilman menyebut langkah ini memperkuat ekosistem perbukuan yang menjadi bagian penting infrastruktur pendidikan. Inovasi berlangsung di daerah, sep...

Nov292025 by DewiNo Comments

Gus Yahya Ingatkan Risiko Destabilisasi Struktur PBNU, Serukan Rekonsolidasi

Nasional

IndonesiaForward.net — Dalam forum daring Sabtu (22/11/2025), Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan kritik terbuka kepada Syuriah yang dinilai mengambil keputusan sepihak untuk mendesaknya mundur. Ia menilai proses tersebut menyalahi mekanisme formal yang diatur dalam AD/ART. “Sejak awal sudah ada pernyataan memberhentikan saya tanpa ruang klarifikasi,” katanya. Rapat Syuriah 20 November 2025 disebut berlangsung tanpa Tanfidziyah dan tanpa pemeriksaan formal. Kondisi ini menciptakan risiko destabilisasi struktur organisasi. Pengurus pusat mengingatkan bahwa PBNU empat tahun terakhir tengah menjalankan agenda transformasi kelembagaan, termasuk penguatan struktur administrasi dan regulasi internal. Mereka menilai dinamika ini berpotensi menghambat keberlanjutan program. Gus Ya...

Nov292025 by DodiNo Comments

Kasus Pajak Djarum: Momentum Evaluasi Kepatuhan Korporasi Besar

Bisnis, Nasional

IndonesiaForward.net — Pencekalan Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, selama enam bulan sejak 14 November 2025 memberikan ruang bagi penyidikan dugaan korupsi pajak 2016–2020 untuk berjalan lebih terstruktur. Kejaksaan Agung menyebut langkah ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola pajak. Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, memastikan permintaan pencekalan tersebut. Plt. Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, membenarkan nama Victor dalam daftar pencegahan. Penyidikan fokus pada dugaan upaya memperkecil kewajiban pajak perusahaan besar lewat oknum pegawai pajak. “Modusnya memperkecil kewajiban pembayaran,” ujar Anang (20/11). PT Djarum menyatakan komitmen mereka terhadap hukum. “Kami menghormati dan taat hukum,” kata Corporate Communication Manager,...

Nov292025 by DewiNo Comments

PBNU Hadapi Krisis Internal, Gus Ipul Stabilkan Struktur, Kubu Yahya Siapkan Konsolidasi Kebijakan

Nasional

IndonesiaForward.net — Tekanan internal PBNU meningkat setelah keputusan Syuriyah yang meminta Yahya Cholil Staquf mundur dalam tiga hari. Dalam konteks tata kelola organisasi, situasi ini menuntut kepemimpinan yang meredam eskalasi. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya ketenangan dan alur komunikasi terukur. “Saya minta semua pengurus tetap tenang. Ikuti informasi resmi dari Syuriyah PBNU,” ujarnya, Jumat (21/11/2025). Ajakan ini berfungsi menjaga stabilitas operasional NU yang memiliki jejaring ribuan unit di seluruh Indonesia. Ia meminta struktur PBNU hingga ranting menghindari pernyataan yang bisa memperburuk situasi, sambil memastikan proses berjalan sesuai kaidah organisasi. Sementara itu, kubu Yahya menempuh langkah konsolidasi kebijakan. Berdasarkan su...

Nov282025 by DewiNo Comments

Mengamankan Aset Negara: Kebijakan Berbasis Data dan Solusi Sistemik

Nasional

IndonesiaForward.net - Pelibatan TNI menjaga aset negara menjadi fokus pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025). Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan menekan kerugian negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pesan Presiden bahwa kekayaan alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Pernyataan itu menunjukkan urgensi kebijakan berbasis mandat konstitusi. Aktivitas ilegal di tambang dan hutan terus meningkat. Pada HUT ke-80 TNI, 5 Oktober 2025, Presiden menegaskan negara tak boleh kalah. Data Kemenkeu dan BPK menunjukkan indikator jelas tentang lemahnya pengawasan. Nilai aset negara mencapai Rp13.692 triliun pada 2024. BPK mencatat potensi kerugian Rp18,37 triliun. Angka ini menjadi ...