Nasional Arsip - Laman 11 dari 18

Des242025 by FahcrurNo Comments

Klarifikasi dan Keputusan PBNU Menguji Mekanisme Organisasi

Nasional

IndonesiaForward.net - Dinamika kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki tahap krusial setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, selaku pimpinan tertinggi Syuriyah, menyampaikan penjelasan resmi terkait pemberhentian jabatan ketua umum. Dalam surat klarifikasi yang diterbitkan di Jakarta pada 21 Desember 2025, Yahya menyatakan klarifikasi disampaikan demi menjaga integritas Nahdlatul Ulama. Ia menegaskan mandat kepemimpinannya berasal dari Muktamar ke-34 NU di Lampung tahun 2021. Yahya juga merujuk pada Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0001097.AH.01.08 Tahun 2024 yang masih mencantumkan namanya sebagai Ketua Umum PBNU. AKN-NU dan Langkah Korektif Yahya menjelaskan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN-NU) merupakan jenjang ...

Des242025 by FahcrurNo Comments

Siklon GRANT Uji Sistem Peringatan Dini Pesisir

Nasional

IndonesiaForward.net - Terbentuknya Siklon Tropis GRANT di Samudra Hindia pada Selasa, 23 Desember 2025, menjadi ujian nyata bagi efektivitas sistem peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah pesisir selatan Indonesia. BMKG mengonfirmasi Siklon GRANT terdeteksi pada pukul 07.00 WIB di perairan sekitar 1.000 kilometer barat daya Tanjung Karang, Lampung. Sistem ini merupakan penguatan dari Bibit Siklon Tropis 93S yang telah dipantau sejak 11 Desember 2025 di selatan Jawa Timur. Deputi Meteorologi BMKG Guswanto menyatakan, Siklon GRANT berada pada kategori 1 dengan kecepatan angin maksimum 35 knot atau sekitar 65 kilometer per jam dan tekanan udara minimum 996 hPa. “Meski bergerak menjauh dari Indonesia, dampak tidak langsungnya tetap harus diantisipasi,” ujar Guswanto, Selasa (23/12/2025). ...

Des232025 by FahcrurNo Comments

KPK Pasang Tenggat Akhir Tahun untuk Tersangka Kuota Haji

Nasional

IndonesiaForward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan target penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan sebelum akhir 2025. Kepastian arah penyidikan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fitroh Rohcahyanto dalam Konferensi Pers Kinerja Akhir Tahun KPK, Senin (22/12/2025). Setelah berjalan sejak 9 Agustus 2025, penyidikan dinilai memasuki fase penentuan subjek hukum. Fitroh menyatakan, proses hukum diarahkan agar penetapan tersangka dilakukan dengan dasar pembuktian yang kuat. “Mudah-mudahan untuk perkara penyidikan kasus kuota haji akan segera kita tetapkan tersangkanya,” ujarnya. Fokus Pembuktian Kerugian Negara KPK menegaskan perkara ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Karena itu, KPK mengga...

Des222025 by FahcrurNo Comments

Warga NU Dorong Percepatan Muktamar untuk Stabilitas Organisasi

Nasional

IndonesiaForward.net — Warga Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Musyawarah Besar (Mubes) di Ciganjur, Jakarta Selatan, Ahad (21/12/2025), mendorong percepatan Muktamar NU sebagai langkah strategis memulihkan stabilitas organisasi di tengah konflik elite PBNU. Forum menilai konflik berkepanjangan telah menghambat agenda prioritas NU di bidang pendidikan, pemberdayaan umat, dan layanan sosial. “Energi NU harus dikembalikan pada khidmah,” kata Marzuki Wahid saat membacakan seruan moral. Opsi Kebijakan Organisasi Mubes menekankan percepatan Muktamar ke-35 untuk mencegah polarisasi dan sengketa hukum. Penyelenggaraan muktamar diminta memiliki legitimasi penuh melalui pengesahan pimpinan mandataris dan rekomendasi Mustasyar PBNU. Jika upaya percepatan tidak berhasil, Mubes merekomendasik...

Des222025 by FahcrurNo Comments

Musyawarah Kubro NU Dorong Kepastian Konflik PBNU

Nasional

IndonesiaForward.net — Upaya penyelesaian konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki tahap kepastian kebijakan. Musyawarah Kubro di Lirboyo menetapkan tenggat dan tahapan penyelesaian untuk menjaga stabilitas organisasi. Musyawarah Kubro berlangsung di Gedung Yayasan Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Ahad (21/12/2025). Forum ini dihadiri unsur PBNU, PWNU, PCNU, serta badan otonom NU dari berbagai daerah. Kesimpulan forum menegaskan pentingnya kepastian waktu dan mekanisme organisasi. KH Abdul Mu’id Shohib, juru bicara Musyawarah Kubro, menyatakan bahwa keputusan forum bertujuan mengembalikan fokus NU pada agenda pemberdayaan umat. “Musyawarah Kubro ini menjadi ikhtiar agar NU tetap solid dan terarah,” ujarnya. Skema Penyelesaian Forum menyepakati ti...

Des212025 by FahcrurNo Comments

Indonesia Raya Tiga Stanza dan Pesan Demokrasi Gus Dur

Nasional

IndonesiaForward.net — Pembukaan Haul ke-16 Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid di Ciganjur, Sabtu (20/12/2025), dengan Indonesia Raya tiga stanza menandai refleksi serius tentang demokrasi. Tayangan visual menampilkan bencana alam, pertambangan, dan keberagaman Indonesia. Tema “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat” disampaikan Alissa Wahid sebagai pengingat bahwa rakyat harus kembali menjadi pusat kebijakan publik. Alissa menilai ruang partisipasi masyarakat menyempit, sementara suara kritis kerap ditekan. Pernyataan itu disampaikan Sabtu (20/12/2025). NU dan Independensi Alissa menegaskan, Gus Dur tidak pernah memberi konsesi ekonomi atau politik kepada NU. Ia justru meminta NU menjaga independensi dan terus kritis terhadap kekuasaan. Relevansi Kebijakan Berkeadilan Nil...

Des202025 by FahcrurNo Comments

Busyro Dorong Reformasi Politik untuk Akhiri Krisis Ekologi

Nasional

IndonesiaForward.net — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menilai pembaruan sistem politik menjadi kunci mengakhiri siklus korupsi sumber daya alam (SDA) dan krisis ekologis di Indonesia. Dalam konferensi pers di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/12/2025), Busyro menyatakan bahwa kebijakan pembangunan yang mengabaikan lingkungan berakar pada desain politik yang bermasalah. “Bencana kemanusiaan hari ini merupakan hasil dari keputusan politik yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” ujar Busyro. Ia menegaskan bahwa wilayah kaya SDA justru paling terdampak akibat kebijakan ekstraktif yang tidak berkelanjutan. Reformasi Regulasi Politik Busyro mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada sebagai prasyarat memperbaiki tata kelola su...

Des182025 by FahcrurNo Comments

KPK Percepat Pendalaman Kasus Kuota Haji

Nasional

IndonesiaForward.net — Penyidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 memasuki fase pendalaman terarah. KPK memastikan akan memanggil ulang Gus Alex dan Fuad Hasan Masyur untuk melengkapi bukti dan keterangan yang telah dikumpulkan penyidik. Langkah ini diambil setelah pemeriksaan maraton eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan auditor BPK pada Selasa, 16 Desember 2025. Dari pemeriksaan tersebut, KPK menegaskan estimasi awal kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. “Akan dilakukan pemanggilan untuk melengkapi informasi yang sudah diperoleh pada pemeriksaan kemarin,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (17/12/2025). Tata Kelola dan Akuntabilitas Gus Alex telah dua kali diperiksa, sementara Fuad Hasan Masyur akan menjalani pemeriksaan kedua. Pemanggilan ulang ini mencerminkan...

Des182025 by FahcrurNo Comments

Sawit Papua dalam Agenda Energi Nasional

Nasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah menempatkan pengembangan sawit di Papua sebagai bagian dari agenda ketahanan energi nasional, namun kebijakan ini memicu perdebatan serius terkait dampak ekologis dan sosial. Dalam Rapat Percepatan Pembangunan Papua, Senin (16/12/2025), Presiden Prabowo Subianto menyatakan Papua memiliki lahan luas untuk sawit, tebu, dan singkong guna mendukung produksi energi alternatif. “Kita harus berani mandiri,” ujar Prabowo, menegaskan perlunya mengurangi ketergantungan impor energi. Wacana ini kembali mengemuka setelah publik mengaitkannya dengan pernyataan Prabowo pada Musrenbangnas RPJMN 2025–2029, 30 Desember 2024, ketika ia mengatakan, “Jangan takut dengan deforestasi.” Aktivis lingkungan menilai pendekatan tersebut berisiko mempercepat pembukaan hutan di Pa...

Des172025 by FahcrurNo Comments

PP Pengupahan 2026 Resmi, UMP Naik Bertahap

Nasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah memastikan arah kebijakan upah minimum 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan pada Selasa, 16 Desember 2025. Aturan ini menjadi dasar penetapan UMP dengan proyeksi kenaikan 5–7 persen. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut PP ini merupakan hasil kajian panjang dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. “PP Pengupahan telah ditandatangani Presiden hari ini,” ujar Kemnaker dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025). Pendekatan Berbasis Data Formula baru menetapkan kenaikan upah minimum sebagai inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa. Nilai alfa berada pada kisaran 0,5–0,9 dan digunakan untuk merefleksikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuha...