indonesiaforward.net — Eskalasi konflik bersenjata di Selat Hormuz pada Kamis (7/5/2026) berdampak langsung pada ketahanan ekonomi nasional seiring melambungnya harga minyak mentah dunia.
Insiden serangan rudal Iran terhadap tiga kapal perang Amerika Serikat memicu kekhawatiran akan penutupan permanen jalur logistik yang memasok 20 persen energi global tersebut.
Bagi Indonesia, kondisi ini merupakan ancaman serius mengingat struktur APBN 2026 disusun dengan asumsi harga minyak hanya sebesar US$70 per barel.
“Sama seperti kita mengalahkan mereka lagi hari ini, kita akan mengalahkan mereka jauh lebih keras jika tidak segera menandatangani kesepakatan,” tegas Presiden AS Donald Trump pada 8 Mei 2026.
Lonjakan harga minyak hingga mencapai US$126 per barel berpotensi menyebabkan pembengkakan subsidi energi nasional hingga mencapai angka Rp210 triliun.
Analisis kebijakan publik menunjukkan defisit APBN 2026 berisiko jebol melampaui batas aman 3,3 persen PDB jika harga minyak tertahan di level tinggi dalam jangka panjang.
Ketahanan energi nasional juga berada dalam posisi rawan karena cadangan BBM saat ini hanya cukup untuk 20 hari, jauh di bawah standar ideal 90 hari.
“Kegagalan ini merupakan berita buruk bagi Teheran daripada Washington,” ujar Wakil Presiden AS JD Vance saat mengomentari kebuntuan negosiasi di Islamabad pertengahan April lalu.
Krisis ini tidak hanya memukul sektor transportasi, namun mulai merambat ke industri manufaktur akibat mahalnya bahan baku turunan minyak seperti plastik dan serat sintetis.
Di tingkat global, upaya diplomatik yang melibatkan Pakistan dan China sebagai mediator belum mampu menjamin keamanan navigasi bagi 1.550 kapal komersial yang kini terjebak.
Kanselir Jerman Friedrich Merz mengkritik ketidakjelasan strategi keluar dalam konflik ini, terutama setelah kegagalan proposal damai 14 poin yang diajukan pihak Iran.
“Saat ini, kami berfokus pada parameter yang berkaitan dengan penghentian perang di kawasan ini,” jelas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada 3 Mei 2026.
Pemerintah Indonesia perlu segera merumuskan langkah mitigasi fiskal dan mencari sumber pasokan energi alternatif guna meredam dampak inflasi impor dari krisis Selat Hormuz.
Ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah menuntut penguatan diplomasi ekonomi agar rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga di tengah volatilitas pasar global. ***