Partai-partai Arab memperoleh 19 kursi dalam pemilu parlemen Israel yang digelar Selasa (27/10/2026), cukup untuk berpengaruh pada pembentukan pemerintahan baru dan menghalangi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa. Namun, sebagian besar tokoh oposisi Yahudi menolak bekerja sama dengan mereka, sehingga peluang itu belum tentu terwujud.
Hasil akhir yang dikutip dari Al Jazeera pada Kamis (29/10/2026) menunjukkan blok pendukung Netanyahu hanya menguasai 53 dari 120 kursi parlemen. Blok oposisi Yahudi yang menentangnya mengantongi 48 kursi.
Sisanya datang dari dua kelompok utama yang mewakili warga Palestina di Israel: Daftar Arab Bersatu (Ra'am) dan Daftar Gabungan (Joint List). Keduanya mengumpulkan total 19 kursi, angka yang membuat peta koalisi sulit dihitung tanpa mereka.
Partisipasi pemilih Palestina melonjak
Kekuatan partai-partai Arab itu ditopang tingginya partisipasi warga Palestina di Israel. Diperkirakan sekitar 80 persen pemilih Palestina yang memenuhi syarat datang ke tempat pemungutan suara. Warga Palestina sendiri mencakup sekitar 21 persen populasi Israel.
Orly Noy, kandidat dari partai Balad yang didominasi warga Palestina, mengatakan lonjakan itu sudah terasa sejak masa kampanye. Warga, menurut dia, cemas menjadi sasaran kebijakan pemerintah berikutnya, terutama di tengah perang di Gaza dan maraknya kriminalitas di permukiman mereka.
Noy juga menyoroti terkikisnya hak-hak warga Palestina sejak 7 Oktober. Baginya, hak pilih adalah salah satu sarana yang masih tersisa untuk memperjuangkan kesetaraan.
Oposisi enggan duduk bersama partai Arab
Meski sama-sama ingin menyingkirkan Netanyahu, sejumlah tokoh oposisi menutup pintu. Partai Demokrat yang berhaluan kiri disebut sebagai kelompok oposisi yang paling mungkin menggandeng partai-partai Palestina.
Dua mantan perdana menteri, Naftali Bennett dan Yair Lapid, justru menolak berada dalam satu pemerintahan dengan mereka. Sikap itu menuai sorotan, sebab keduanya pernah bersandar pada dukungan partai-partai tersebut saat membentuk pemerintahan pada 2021-2022.
Pada Kamis (29/10/2026), Avigdor Lieberman, pemimpin partai sayap kanan Yisrael Beytenu, ikut menolak. Ia menyatakan tak akan duduk bersama Netanyahu maupun Ahmad Tibi, pemimpin partai Ta'al yang tergabung dalam Daftar Gabungan.
Legitimasi suara pemilih Palestina dipersoalkan
Di tengah naiknya partisipasi itu, sejumlah politisi Israel mempertanyakan keabsahan suara warga Palestina. Partai Likud pimpinan Netanyahu meminta Shin Bet, dinas keamanan dalam negeri Israel, menyelidiki dugaan campur tangan asing yang dikaitkan dengan tingginya partisipasi tersebut. Likud sebelumnya membingkai hasil pemilu sebagai ancaman "Islamisasi Israel".
Noy melihat hal ini sebagai bukti bahwa suara warga Palestina tetap ditolak, bahkan ketika disalurkan lewat mekanisme demokrasi. Ia juga mengkritik sebagian tokoh oposisi yang membuka peluang pemerintahan persatuan nasional bersama Netanyahu, alih-alih menggandeng partai Arab. Menurutnya, mereka lebih rela mengesampingkan dukungan warga Arab daripada membangun mayoritas untuk mengganti pemerintah.
Analis politik Nimrod Flaschenberg menilai akar persoalannya adalah perbedaan pandangan tentang identitas Israel dan siapa yang berhak menentukan arah negara itu. Politik arus utama Israel, katanya, banyak bertumpu pada dominasi Yahudi, sehingga suara politik warga Arab kerap dipandang sebagai tantangan.
Flaschenberg juga menyinggung Undang-Undang Negara Bangsa Israel tahun 2018, yang menetapkan hak penentuan nasib sendiri secara nasional sebagai hak eksklusif orang Yahudi. Perbedaan soal kewarganegaraan, pemerintahan, dan kepentingan yang harus didahulukan, menurut dia, tidak menghapus diskriminasi yang mendasari perdebatan ini.
Mauricio Lapchik, direktur kampanye berbahasa Ibrani untuk Joint List, berpendapat hasil pemilu sebenarnya menunjukkan kuatnya kubu antiNetanyahu bila suara partai Arab ikut dihitung. Di negara demokrasi lain, ujarnya, kursi sebanyak itu akan dianggap bagian penting dari mayoritas yang menentang pemerintah petahana. Namun di Israel, kata Lapchik, suara warga Arab tidak diperlakukan setara dalam hitungan politik pembentukan pemerintahan.
