indonesiaforward.net — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menangguhkan operasional lebih dari 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran terhadap standar layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang mencapai Rp268 triliun pada tahun anggaran 2026.
Penangguhan ini mencakup sekitar 1.780 unit yang dinilai belum memenuhi kriteria wajib, mulai dari kendala administratif hingga pelanggaran teknis di lapangan. Kebijakan ini merupakan respons atas temuan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) terkait ketidaksesuaian porsi makanan dan standar sanitasi di beberapa wilayah aglomerasi maupun daerah terpencil.
Intervensi ini menjadi sangat krusial mengingat skala program yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah kini mengedepankan prinsip kualitas dibandingkan sekadar mengejar angka sebaran unit dapur guna menghindari risiko kegagalan program di masa mendatang.
Salah satu tantangan utama dalam laporan kebijakan ini adalah rendahnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang baru mencapai 32 persen dari total unit pada awal 2026. Ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga menjadi faktor dominan yang memaksa pemerintah melakukan penutupan sementara di wilayah Indonesia Timur.
Kepala BGN Dadan Hindayana dalam pernyataannya pada Kamis (23/4/2026) menekankan bahwa operasional SPPG akan dibuka kembali segera setelah persyaratan teknis terpenuhi.
“SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL atau belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara,” jelas Dadan.
Selain masalah infrastruktur, audit ini menemukan adanya indikasi kecurangan mitra dalam bentuk pengurangan porsi lauk dan markup harga bahan baku. Penemuan lauk ayam yang dipotong hingga 20 bagian menjadi anomali serius yang mencederai standar kecukupan gizi yang telah ditetapkan dalam kebijakan nasional.
Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto pada Sabtu (25/4/2026) mengonfirmasi bahwa suspend dilakukan untuk memastikan kualitas layanan sesuai spesifikasi standar.
“Ya kalau tidak salah ada 1.700-an SPPG yang sudah di-suspend oleh BGN untuk diperbaiki. Ini bentuk keseriusan pemerintah mengelola program berkualitas,” tegas Aris.
Transformasi pengawasan kini diperkuat dengan melibatkan Kejaksaan Agung dan Inspektorat untuk memantau aliran dana operasional yang mencapai Rp1 miliar per bulan per SPPG. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem manajemen pangan yang transparan, efektif, dan mampu memberikan dampak pengganda ekonomi bagi petani serta UMKM lokal.
Evaluasi berkala terhadap unit yang ditangguhkan akan dilakukan setiap minggu untuk memantau kemajuan perbaikan di lapangan. Fokus kebijakan ke depan adalah memastikan seluruh SPPG memiliki akreditasi minimal kategori Baik (C) sebelum diizinkan kembali mendistribusikan makanan bagi siswa dan balita di daerah terdampak. ***