indonesiaforward.net — Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada 1–2 April 2026 berhasil merumuskan paradigma baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan. Melalui penandatanganan 10 Nota Kesepahaman (MoU) senilai Rp173 triliun (USD 10,2 miliar), kedua negara sepakat meningkatkan status menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus dengan fokus utama pada transformasi ekonomi digital dan kedaulatan data.
Langkah progresif ini menempatkan sektor teknologi informasi, keamanan siber, dan kecerdasan buatan (AI) sebagai pilar strategis pembangunan nasional. Komitmen investasi tersebut mencakup pengembangan infrastruktur internet yang lebih stabil, perlindungan informasi sensitif, serta percepatan layanan publik digital guna meningkatkan efisiensi birokrasi di tanah air.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan kerja sama dengan Korea Selatan, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin inovasi global, merupakan instrumen penting bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah melalui digitalisasi ekonomi. Sinergi ini juga mencakup transfer teknologi mutakhir untuk pengembangan talenta AI nasional di berbagai sektor publik.
Reformasi Infrastruktur Digital Intra-Asia
Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, menyatakan bahwa hasil sejarah ini merupakan buah dari kemitraan yang sangat mendalam, di mana Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki status kemitraan khusus tersebut dengan Seoul. Dialog strategis komprehensif ini diharapkan mampu mengawal implementasi teknis di sektor konektivitas bawah laut dan jaringan 5G/6G secara berkelanjutan.
“Pada kesempatan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Korea ini, sungguh bermakna bahwa kita akan menuai hasil bersejarah dalam meningkatkan hubungan bilateral kita,” ungkap Presiden Lee Jae-myung dalam pertemuan resmi di Seoul pada 1 April 2026.
Integrasi Kabel Laut dan Ketahanan Siber
Pilar krusial dari kerja sama ini adalah akselerasi proyek kabel laut ALPHA (Asia Link for Advanced Performance of High-Speed Access) yang melibatkan Telin dan KT Corp. Proyek ini bertujuan menjadikan perairan Indonesia sebagai hub konektivitas utama di Asia, dengan kapasitas mencapai 18 Tbits/s per pasang fiber yang dijadwalkan beroperasi pada awal 2027.
Langkah ini dipandang sebagai kebijakan adaptif untuk mengamankan 99 persen trafik internet nasional yang bergantung pada kabel laut. Selain infrastruktur fisik, penguatan keamanan data menjadi prioritas melalui kolaborasi teknis antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dengan mitra di Korea guna menghadapi ancaman siber yang kian kompleks di kancah global.
Keberhasilan diplomasi ekonomi ini diharapkan memberikan dampak langsung pada kualitas akses informasi masyarakat serta daya saing industri digital Indonesia. Dengan fondasi investasi yang kokoh, Indonesia berupaya menciptakan ekosistem digital yang mandiri, aman, dan inklusif bagi seluruh warga negara menuju visi Indonesia Maju 2045. ***