indonesiaforward.net — Pemerintah secara resmi mendirikan Universitas Republik Indonesia dan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan sebagai instrumen reformasi tata kelola pendidikan kepemimpinan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Kepala BPPK bersama Yos Sunitiyoso sebagai wakilnya di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).
Integrasi Sistemik dan Perluasan Fungsi LAN
Badan baru ini membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara dalam satu kendali operasional.
“Jadi nanti di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, ini nanti akan ada tiga institusi,” kata Donny Ermawan Taufanto, Rabu (22/7/2026).
Melalui struktur terpadu ini, integrasi LAN diproyeksikan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan ASN, tetapi juga memproduksi kader birokrasi baru secara langsung.
Skema tersebut menghubungkan jalur seleksi lulusan sekolah menengah unggulan menuju jenjang perguruan tinggi hingga penataan karier di sektor publik.
“Jadi itu akan terintegrasi dari lulusan SMA yang bagus-bagus, kemudian akan masuk ke perguruan tinggi, dan kemudian masuk kepada pemerintahan,” terangnya.
Standardisasi Internasional dan Optimalisasi Aset Negara
URI mengadopsi kerangka kerja Institut National du Service Public Prancis untuk pengembangan kapasitas manajerial dan kepemimpinan publik.
Implementasi tahap awal dimulai lewat Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan yang melibatkan pelatihan 399 personel baru sektor BUMN.
“Nah ini nanti gedungnya kita akan bangun ada tempat di daerah Bogor Utara itu ada wilayah namanya daerah Cikasungka,” pukas Donny.
Pemerintah mengalihkan fungsi lahan PTPN kurang produktif di Cikasungka, Bogor Utara, untuk pembangunan fisik kampus bersumber anggaran APBN.
Aktivitas kelembagaan sementara dipusatkan di Gedung BUMN Jakarta sembari menunggu perancangan serta penataan kawasan infrastruktur permanen selesai. ***