indonesiaforward.net — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengumumkan perubahan mendasar pada peta jalan program Makan Bergizi Gratis dengan menerapkan kebijakan moratorium pendaftaran dapur baru pada Kamis, 4 Juni 2026.
Langkah reformasi kebijakan publik ini diambil oleh jajaran pimpinan baru yang kini diisi oleh Nanik, Agustina Arumsari, dan Mayjen Trenggono. Pergantian ini dilakukan menyusul langkah hukum Kejaksaan Agung terhadap tiga pejabat terdahulu.
Melalui kepemimpinan baru ini, fokus utama BGN beralih dari pencapaian target kuantitatif 82,9 juta penerima menjadi penguatan kualitas pelaksanaan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan penyerapan anggaran negara berjalan efektif dan akuntabel.
“Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” ujar Kepala BGN Nanik S Deyang di Gedung BGN, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
BGN saat ini tengah melakukan audit terhadap lebih dari 27 ribu unit dapur yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia. Langkah evaluasi ini diambil karena sebaran infrastruktur gizi dinilai belum merata dan terlalu berpusat di wilayah perkotaan.
Berdasarkan arahan presiden, alokasi anggaran akan dialihkan dari wilayah aglomerasi menuju wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Lembaga ini juga akan mencoret sekolah dari kelompok masyarakat mampu yang tidak lagi membutuhkan subsidi gizi.
Penataan ulang sasaran ini disesuaikan dengan masukan dari para pakar gizi dan dokter anak mengenai urgensi pemenuhan nutrisi sejak dini. Intervensi kebijakan kini diprioritaskan bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita.
Para ahli menekankan bahwa periode kritis pemenuhan gizi berada pada bulan pertama kehamilan hingga anak berusia sembilan tahun. Formulasi baru ini diharapkan mampu mengoptimalkan anggaran negara untuk mengatasi masalah stunting secara terukur. ***