IndonesiaForward.net — Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa malam, 2 Juni 2026, sebagai bentuk evaluasi kebijakan publik. Langkah mendadak ini mengejutkan lini masa karena diambil hanya beberapa jam setelah Dadan mendampingi Presiden meninjau implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 111 Jakarta.
Data kesehatan masyarakat menunjukkan urgensi evaluasi ini, menyusul 33.626 kasus korban keracunan makanan pelajar di 31 provinsi sejak program bergulir. Lemahnya standardisasi mitigasi risiko pada sistem logistik pangan terpusat dituding menjadi penyebab utama kegagalan pemenuhan jaminan keamanan.
Rentetan insiden luar biasa ini memaksa otoritas menghentikan operasional 8.182 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di seluruh daerah. Angka penangguhan ini setara dengan 30,1 persen dari total infrastruktur dapur logistik nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan alasan pencopotan ini bersumber dari hasil monitoring performa lembaga selama hampir 1,5 tahun. “Banyak catatan-catatan yang itu menjadi dasar pertimbangan oleh presiden untuk melakukan pergantian ini,” urai Prasetyo di Kantor Presiden, Selasa, 2 Juni 2026.
Prasetyo menggarisbawahi kegagalan kedisiplinan dalam implementasi prosedur operasi standar (SOP) harian sebagai poin evaluasi krusial. Pendekatan manajemen yang tidak terencana matang terbukti memicu peningkatan kerentanan pasokan makanan di kluster wilayah vital.
Kondisi darurat tata kelola ini selaras dengan peringatan dini yang sempat dikeluarkan oleh Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji pada awal tahun. “Ini adalah lonceng bahaya yang membuktikan bahwa program MBG hingga saat ini masih kejar tayang,” kritik Ubaid pada Selasa, 13 Januari 2026.
Respons cepat eksekutif ini mendapat catatan dukungan dari parlemen guna mengamankan kesinambungan target program jangka panjang. Struktur kepemimpinan baru diharapkan mampu melakukan transformasi birokrasi yang lebih adaptif berbasis akuntabilitas data.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi kebijakan akomodatif pemerintah yang merespons langsung masukan teknis dari instansi pengawas. “Penggantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini,” pungkas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 2 Juni 2026.
Pasca-pemberhentian, posisi puncak BGN dialihkan kepada Nanik S. Deyang bersamaan dengan perombakan total pos wakil kepala lembaga. Kendali instansi kini berada di bawah pengawasan ketat figur yang memiliki kedekatan historis langsung dengan Presiden. ***