Illegal Logging Arsip - Indonesia Forward

Des32025 by Angga PramudiaNo Comments

KLHK Evaluasi Peran Delapan Perusahaan dalam Banjir Sumut

Nasional

IndonesiaForward.net—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi dugaan peran delapan perusahaan dalam memperparah banjir besar di Sumatera Utara. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan analisis citra satelit mengidentifikasi aktivitas signifikan di area curam DAS Batang Toru. “Batang Toru memang DAS dan kawasannya curam. Ada delapan entitas beraktivitas di sana,” kata Hanif, Selasa (2/12/2025). Perusahaan itu berasal dari sektor tanaman industri, tambang emas, dan sawit. Pemanggilan Perusahaan dan Permintaan Data Teknis Deputi Gakkum KLHK memanggil delapan perusahaan itu pada Senin (8/12/2025). Pemerintah meminta data teknis, termasuk sumber kayu-kayu hanyut yang terlihat saat banjir. “Kami minta citra satelit resolusi sangat tinggi untuk memast...

Des22025 by Angga PramudiaNo Comments

Anhar Gonggong Dorong Sanksi Berat bagi Perusak Hutan: “Layak Dihukum Mati”

Nasional

IndonesiaForward.net — Sejarawan Anhar Gonggong menyampaikan seruan keras terhadap pelaku perusakan hutan yang dianggap menjadi penyebab utama banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube @anhargonggongofficial dan dikutip Selasa (2/12/2025), Anhar menilai tindakan tersebut harus ditangani dengan pendekatan hukum paling tegas agar pemerintah dapat mendorong kebijakan lingkungan yang lebih efektif. “Hukuman mati paling pantas untuk pelaku perusakan lingkungan tersebut,” ujar Anhar. Ia menekankan bahwa kerusakan hutan menghasilkan dampak langsung terhadap infrastruktur, keselamatan publik, dan kualitas hidup warga. Menurutnya, kerugian ekologis tidak dapat dipulihkan tanpa perubahan kebijakan yang konkret. Anhar menilai pemerin...

Des22025 by DewiNo Comments

Evaluasi Kebijakan Hutan Era Zulhas Mendesak: Banjir Sumatera Ungkap Konsekuensi Kebijakan Lama

Nasional

IndonesiaForward.net - Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memunculkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kebijakan kehutanan Indonesia secara menyeluruh. Publik menyoroti periode Zulkifli Hasan ketika menjabat Menteri Kehutanan pada 2009–2014, masa ketika jumlah pelepasan kawasan hutan dan izin pemanfaatan hutan meningkat signifikan. Dalam konteks pembangunan nasional, analisis berbasis data menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan masa lalu berkontribusi pada risiko ekologis hari ini. Unggahan akun Instagram @ootd_balqishumaira77 pada Senin (1/12/2025) menyoroti aspek tersebut dengan menautkan banjir Sumatera ke jejak izin hutan. Data Greenomics Indonesia menunjukkan pelepasan kawasan hutan era Zulkifli mencapai 1,64 juta hektare, terbesar...

Des12025 by DewiNo Comments

Polemik Kayu Gelondongan Sumut: Tantangan Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Hutan dan Mitigasi Bencana

Nasional

IndonesiaForward.net - Viral kayu gelondongan di banjir Sumatra membuka diskusi kebijakan publik tentang pengelolaan hutan. Publik mempertanyakan bagaimana kayu berukuran besar dan seragam dapat muncul dalam jumlah besar di kawasan terdampak. Ahli matematika lulusan ITB, Alif Towew, menelaah fenomena ini melalui pendekatan massa jenis. “Benarkah kayu ini tumbang alami? Kita hitung,” ujarnya. Analisis ini memunculkan kebutuhan penilaian berbasis data. Alif menjelaskan kayu lama yang mengering akan mengapung lebih tinggi. Dari video lapangan, banyak kayu tampak terapung tinggi, memberi indikasi bahwa kayu tersebut tidak baru tumbang. Ia juga menyoroti bentuk kayu yang rapi tanpa ranting. Dalam perspektif kebijakan lingkungan, pola seperti ini sering dikaitkan dengan penebangan. Ketidakses...

Des12025 by DewiNo Comments

Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra Ungkap Celah Tata Kelola Hutan yang Perlu Pembenahan

Nasional

IndonesiaForward.net - Ribuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatra membuka kembali perdebatan soal tata kelola hutan. Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, menegaskan bahwa kayu tersebut berasal dari pembalakan liar yang sudah lama beroperasi. Pernyataan itu ia sampaikan melalui unggahan TikTok @riekediahp_official, Senin (1/12/2025). Ia menjelaskan pembabatan hutan terjadi sebelum lahan berubah menjadi kebun sawit. Pemerintah daerah kini menyiapkan moratorium sawit di kawasan perbukitan. Masinton menyebut koordinasi dengan Dinas Kehutanan Sumatra Utara terus berjalan meski akses lapangan masih menjadi kendala. Rekaman kayu terseret banjir di Tapanuli Selatan dan Tapteng memicu pembahasan publik mengenai pentingnya reformasi tata kelola. Dari pemerintah pusat, Dirjen Gakkum Kem...