IndonesiaForward.net – Ribuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatra membuka kembali perdebatan soal tata kelola hutan. Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, menegaskan bahwa kayu tersebut berasal dari pembalakan liar yang sudah lama beroperasi.
Pernyataan itu ia sampaikan melalui unggahan TikTok @riekediahp_official, Senin (1/12/2025). Ia menjelaskan pembabatan hutan terjadi sebelum lahan berubah menjadi kebun sawit. Pemerintah daerah kini menyiapkan moratorium sawit di kawasan perbukitan.
Masinton menyebut koordinasi dengan Dinas Kehutanan Sumatra Utara terus berjalan meski akses lapangan masih menjadi kendala. Rekaman kayu terseret banjir di Tapanuli Selatan dan Tapteng memicu pembahasan publik mengenai pentingnya reformasi tata kelola.
Dari pemerintah pusat, Dirjen Gakkum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, Minggu (30/11), menjelaskan bahwa material kayu dapat bersumber dari berbagai kondisi. Namun ia menegaskan potensi praktik ilegal tidak diabaikan.
Ia memaparkan penanganan sejumlah kasus 2025, termasuk 86,60 meter kubik kayu ilegal di Aceh Tengah, 152 batang kayu di Solok, serta penyitaan 4.610,16 meter kubik kayu bulat di Mentawai akibat dokumen PHAT bermasalah.
Menurut Dwi, kejahatan kehutanan kini melibatkan pencucian dokumen. Karena itu layanan SIPuHH dihentikan sementara untuk memperkuat pengawasan rantai usaha kayu.
Dari parlemen, Johan Rosihan menilai fenomena kayu gelondongan saat banjir sebagai bukti lemahnya pengawasan hulu. Ia mendorong audit izin, restorasi hutan, dan penguatan mitigasi bencana.
Arif Rahman menegaskan perlunya investigasi perusahaan HPH dan HTI. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemenhut sebagai bagian dari peningkatan tata kelola.
Beredarnya foto tumpukan kayu di Pantai Parkit menambah urgensi perbaikan sistem pengelolaan hutan. Publik menilai momentum ini penting untuk mendorong kebijakan berbasis data dan pemulihan jangka panjang. (*)