Gaji Arsip - Indonesia Forward

Mar12026 by FahcrurNo Comments

Pemerintah Siapkan Skema Pengawasan THR Sambil Tunggu Arahan Presiden

Nasional

indonesiaforward.net - Pemerintah menjalankan pendekatan pengawasan berbasis koordinasi pusat dan daerah untuk memastikan distribusi Tunjangan Hari Raya (THR) tetap berjalan sesuai aturan, meski kebijakan pajak THR masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan di lapangan tetap terukur sambil menunggu keputusan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum menerima pembahasan resmi terkait usulan pembebasan pajak THR. Ia menegaskan keputusan lanjutan akan diumumkan setelah presiden memberikan petunjuk. “Saya tunggu petunjuk Pak Prabowo,” ujarnya. Di waktu bersamaan, pemerintah tidak menghentikan persiapan teknis distribusi THR, terutama dalam aspek pengawasan pembayaran kepada pekerja. Koordinasi Data antara ...

Gaji ke-13 ASN 2026 Diproyeksikan Perkuat Daya Beli

Nasional

IndonesiaForward.net — Memasuki 2026, kebijakan gaji ke-13 kembali menjadi perhatian ASN karena perannya dalam menopang kebutuhan pendidikan dan menjaga daya beli rumah tangga, meski pemerintah belum mengumumkan jadwal pencairan secara resmi. Gaji ke-13 adalah tambahan penghasilan tahunan yang diberikan kepada PNS, PPPK, prajurit TNI/Polri, pejabat negara, serta pensiunan. Pembayaran dilakukan satu kali setiap tahun, terpisah dari gaji rutin dan THR, serta bersumber dari APBN dan APBD sesuai ketentuan perundang-undangan. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik pada pertengahan tahun, terutama biaya pendidikan anak sekolah. Pemerintah menetapkan kelompok penerima berdasarkan status kepegawaian yang sah pada tahun berjalan. Proyeksi Waktu Pencairan Mengacu pada PP Nom...

PP Pengupahan 2026 Resmi, UMP Naik Bertahap

Nasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah memastikan arah kebijakan upah minimum 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan pada Selasa, 16 Desember 2025. Aturan ini menjadi dasar penetapan UMP dengan proyeksi kenaikan 5–7 persen. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut PP ini merupakan hasil kajian panjang dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. “PP Pengupahan telah ditandatangani Presiden hari ini,” ujar Kemnaker dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025). Pendekatan Berbasis Data Formula baru menetapkan kenaikan upah minimum sebagai inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa. Nilai alfa berada pada kisaran 0,5–0,9 dan digunakan untuk merefleksikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuha...