Jumat, Juni 5News That Matters

Kaleidoskop MBG: Evaluasi Awal 2026 untuk Perbaikan Kebijakan Gizi

IndonesiaForward.net — Pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 1–7 Januari 2026 sebagai bagian dari evaluasi kebijakan dan penataan ulang sistem pelaksanaan. Pengumuman tersebut disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) pada akhir Desember 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan jeda dilakukan untuk konsolidasi dapur layanan, penguatan distribusi, penataan sumber daya manusia, serta peningkatan standar keamanan pangan. Pernyataan resmi itu dirilis pada 27 Desember 2025.

BGN memastikan penghentian bersifat sementara. Distribusi MBG akan kembali berjalan mulai 8 Januari 2026. Selama masa jeda, intervensi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap berlangsung karena menyangkut periode krusial 1.000 hari pertama kehidupan.

Secara kebijakan, MBG bermula dari pembahasan anggaran pada pertengahan 2024. Dalam rapat bersama DPR pada 24 Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 sebagai pendanaan awal. Pemerintah menekankan pendekatan bertahap berbasis kapasitas fiskal.

Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional pada Agustus 2024 melalui Peraturan Presiden. BGN ditempatkan langsung di bawah Presiden dengan mandat perumusan kebijakan gizi, penyediaan makanan, dan pengawasan distribusi.

Baca Juga :  Laporan Akuntabilitas Publik: Audit Transparansi LHKPN Terhadap Pertumbuhan Aset Pejabat Negara

Implementasi MBG dimulai pada 6 Januari 2025. Ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi beroperasi di berbagai daerah. Sepanjang semester pertama 2025, cakupan penerima meningkat pesat dengan penyerapan anggaran signifikan.

Namun, evaluasi lapangan menunjukkan tantangan implementasi. Variasi kapasitas dapur, kualitas pengawasan daerah, dan rantai pasok pangan memengaruhi konsistensi layanan. Pada paruh kedua 2025, sejumlah kasus keracunan makanan memicu penguatan pengawasan.

Menjelang akhir 2025, pemerintah mencatat realisasi anggaran MBG telah melampaui Rp50 triliun. Penghentian sementara awal 2026 diposisikan sebagai langkah korektif untuk memastikan keberlanjutan program dengan standar keamanan dan efektivitas yang lebih baik.***