IndonesiaForward.net - Banjir di Padang kembali merendam permukiman pada Sabtu, 10 Oktober 2026, setelah hujan lebat memicu kenaikan debit Sungai Air Dingin dan menyebabkan tanggul jebol. Peristiwa yang berdampak pada ratusan keluarga ini kembali memunculkan pertanyaan tentang kondisi daerah aliran sungai (DAS), terutama dugaan kerusakan kawasan hulu yang dinilai dapat memperbesar risiko banjir.
Berdasarkan data BNPB per 11 Oktober 2026 dalam naskah sumber, sekitar 225 kepala keluarga atau 498 jiwa terdampak, sementara sekitar 120 rumah terendam. Sebanyak 672 jiwa dilaporkan mengungsi dan 238 jiwa dievakuasi, meski perbedaan angka tersebut masih memerlukan klarifikasi karena data disebut masih dimutakhirkan.
Banjir di Padang Berulang di Kawasan yang Sama
Banjir terbaru melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo. Lokasi yang terdampak antara lain kawasan Lubuk Minturun, Kampung Apa, Kampung Guo, dan Lapau Munggu.
Menurut Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, hujan berlangsung sekitar pukul 12.00 hingga 14.30 WIB. Kenaikan debit Sungai Air Dingin disertai jebolnya tanggul membuat air masuk ke permukiman.
Kejadian ini bukan yang pertama. Lubuk Minturun juga terdampak banjir pada November 2025 dan Januari 2026, sedangkan sejumlah kawasan Kuranji kembali mengalami banjir pada Januari, Agustus, dan Oktober 2026.
Riwayat tersebut memperlihatkan bahwa beberapa permukiman menghadapi risiko berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya berfokus pada evakuasi dan pemulihan setelah air surut, tetapi juga perlu mengurangi risiko di lokasi yang terus terdampak.
WALHI Soroti Dugaan Kerusakan Hulu DAS Aia Dingin
Selain hujan lebat dan tanggul yang jebol, kondisi kawasan hulu menjadi bagian dari perdebatan mengenai penyebab banjir berulang di Padang. Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, menyampaikan bahwa investigasi organisasinya pada Januari hingga Mei 2026 menemukan dugaan kerusakan hulu DAS dan aktivitas ekstraktif yang berkaitan dengan risiko banjir.
WALHI mengidentifikasi sekitar 25 titik yang diduga berkaitan dengan pembalakan liar di hulu DAS Aia Dingin. Temuan tersebut merupakan klaim hasil investigasi organisasi lingkungan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh titik itu menyebabkan banjir pada 10 Oktober.
Pandangan mengenai aktivitas di kawasan hulu juga tidak sepenuhnya sama. Dalam pemberitaan Kompas sekitar Desember 2025, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ferdinal Asmin menyatakan pembukaan lahan yang ditemukan WALHI tidak terjadi di kawasan hulu. Pada pemberitaan yang sama, kepolisian mengakui adanya indikasi pembukaan lahan di hulu.
Perbedaan tersebut penting karena penentuan penyebab banjir membutuhkan bukti mengenai lokasi, kondisi tutupan lahan, perubahan aliran air, serta kaitannya dengan kejadian banjir. Tanpa pemeriksaan yang memadai, dugaan kerusakan lingkungan tidak tepat diperlakukan sebagai kesimpulan final.
Bagaimana Kondisi Hulu Memengaruhi Risiko Banjir?
Secara umum, vegetasi dan tanah yang berfungsi baik membantu menahan air hujan, meningkatkan penyerapan air, dan memperlambat aliran menuju sungai. Ketika tutupan lahan berubah atau permukaan tanah kehilangan kemampuan menyerap air, limpasan dapat meningkat dan air lebih cepat mengalir ke bagian hilir.
Pakar Ilmu Tanah Universitas Andalas sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan hutan menjadi kebun, ladang, jalan, dan permukiman dapat mempercepat limpasan air. Namun, besarnya pengaruh perubahan lahan terhadap banjir tertentu perlu dinilai bersama faktor lain, termasuk intensitas hujan, kapasitas sungai, kondisi tanggul, dan drainase.
Dengan demikian, pembahasan banjir di Padang perlu membedakan pemicu langsung dan faktor yang berpotensi memperbesar risiko. Hujan lebat serta jebolnya tanggul merupakan pemicu yang dilaporkan dalam kejadian terbaru, sedangkan dugaan kerusakan hulu masih membutuhkan penilaian berbasis bukti untuk menentukan kontribusinya.
Penanganan Sungai dan Hulu Perlu Diperhatikan Bersama
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan penanganan permanen Batang Air Dingin telah masuk rencana induk 2026. Rencana tersebut mencakup pembangunan check dam atau bangunan pengendali aliran dan sedimen, tanggul, serta normalisasi sungai.
Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatera V, Reski Wahyudi, juga menyatakan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan mulai November 2026, mencakup Batang Kuranji dan Air Dingin. Pelaksanaan proyek tersebut menjadi salah satu hal penting untuk dipantau, terutama terkait jadwal, cakupan pekerjaan, dan perlindungan bagi permukiman yang berulang kali terdampak.
Namun, perbaikan sungai saja belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan jika faktor lain di daerah tangkapan air turut berpengaruh. Pengawasan pemanfaatan lahan, pemulihan kawasan yang terbukti mengalami kerusakan, serta pemetaan titik rawan dapat menjadi bagian dari pendekatan yang lebih menyeluruh.
Bagi warga, ukuran keberhasilan penanganan bukan sekadar air yang cepat surut setelah banjir. Perlindungan akan lebih berarti jika risiko kejadian berulang dapat dikurangi melalui pekerjaan fisik yang terukur, pengelolaan lingkungan yang berbasis bukti, dan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan.
Hingga informasi yang tersedia per 11 Oktober 2026, besaran kerugian materiil akibat banjir terbaru belum memiliki angka resmi dalam naskah sumber. Data curah hujan terukur untuk hari kejadian juga belum tersedia, sehingga penilaian menyeluruh mengenai faktor penyebab dan tingkat risikonya masih memerlukan informasi tambahan.
