Nasional Arsip - Laman 15 dari 18

Des22025 by Angga PramudiaNo Comments

Anhar Gonggong Dorong Sanksi Berat bagi Perusak Hutan: “Layak Dihukum Mati”

Nasional

IndonesiaForward.net — Sejarawan Anhar Gonggong menyampaikan seruan keras terhadap pelaku perusakan hutan yang dianggap menjadi penyebab utama banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube @anhargonggongofficial dan dikutip Selasa (2/12/2025), Anhar menilai tindakan tersebut harus ditangani dengan pendekatan hukum paling tegas agar pemerintah dapat mendorong kebijakan lingkungan yang lebih efektif. “Hukuman mati paling pantas untuk pelaku perusakan lingkungan tersebut,” ujar Anhar. Ia menekankan bahwa kerusakan hutan menghasilkan dampak langsung terhadap infrastruktur, keselamatan publik, dan kualitas hidup warga. Menurutnya, kerugian ekologis tidak dapat dipulihkan tanpa perubahan kebijakan yang konkret. Anhar menilai pemerin...

Des22025 by Angga PramudiaNo Comments

Peringatan Adhie Massardi: Konflik PBNU Beralih ke Uang, Tantangan Baru Tata Kelola Organisasi

Nasional

IndonesiaForward.net - Pernyataan tajam Adhie Massardi pada Minggu (30/11/2025) mengenai konflik internal PBNU membuka diskusi penting soal tata kelola organisasi besar di Indonesia. Ia menegaskan bahwa perbedaan yang terjadi saat ini tidak lagi berkaitan dengan akidah, melainkan berpusat pada isu finansial. “Dulu kita bertengkar soal akidah politik. Sekarang, konflik dipicu persoalan uang,” ujarnya. Bagi Adhie, perubahan ini bukan hanya persoalan internal, tetapi menjadi sinyal perlunya reformasi manajemen organisasi. Ia menjelaskan bahwa isu tambang, aliran dana, dan dugaan korupsi mengambil alih ruang perdebatan yang dahulu dipenuhi gagasan nilai. Publik pun disebut tidak banyak bereaksi karena menilai NU tidak lagi menunjukkan manfaat langsung. “NU dianggap tidak lagi memberi manfaat...

Des22025 by Angga PramudiaNo Comments

Banjir Sumatera Perlihatkan Celah Sistem, Seruan Status Nasional Jadi Momentum Reformasi

Nasional

IndonesiaForward.net — Pengakuan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyatakan tak mengira besarnya dampak banjir Sumatera saat meninjau wilayah Tapanuli Selatan, Minggu (30/11/2025) menjadi sinyal kuat bahwa sistem manajemen bencana nasional membutuhkan pembaruan menyeluruh. Skala kerusakan dan keterbatasan daerah memperlihatkan kebutuhan intervensi pusat yang lebih tegas. Sejak Jumat (28/11/2025), BNPB menilai penanganan masih dapat dilakukan daerah. Namun laporan lapangan menunjukkan akses terputus, wilayah terisolasi, dan lambatnya logistik. Ketimpangan ini memperkuat dorongan agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan status Bencana Nasional sebagai langkah percepatan. Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menegaskan bahwa kondisi Aceh, Sumut, dan Sumbar telah memenuhi indikator ked...

Des22025 by DewiNo Comments

Prabowo Dorong Kebijakan Lingkungan Adaptif untuk Menghadapi Perubahan Iklim

Nasional

IndonesiaForward.net — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa perubahan iklim adalah tantangan nyata yang harus direspons dengan kebijakan publik yang adaptif. Dalam kunjungannya ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12), ia menekankan peran pemerintah dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi risiko bencana. “Perubahan iklim harus kita hadapi dengan baik, pemerintah harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan,” kata Prabowo. Penegasannya menunjukkan kebutuhan memperkuat kapasitas institusi dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Prabowo meminta pemerintah daerah mengantisipasi perubahan lingkungan secara sistematis, termasuk memperbaiki tata ruang dan memperkuat pemantauan risiko. “Yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kond...

Des22025 by DewiNo Comments

Evaluasi Kebijakan Hutan Era Zulhas Mendesak: Banjir Sumatera Ungkap Konsekuensi Kebijakan Lama

Nasional

IndonesiaForward.net - Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memunculkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kebijakan kehutanan Indonesia secara menyeluruh. Publik menyoroti periode Zulkifli Hasan ketika menjabat Menteri Kehutanan pada 2009–2014, masa ketika jumlah pelepasan kawasan hutan dan izin pemanfaatan hutan meningkat signifikan. Dalam konteks pembangunan nasional, analisis berbasis data menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan masa lalu berkontribusi pada risiko ekologis hari ini. Unggahan akun Instagram @ootd_balqishumaira77 pada Senin (1/12/2025) menyoroti aspek tersebut dengan menautkan banjir Sumatera ke jejak izin hutan. Data Greenomics Indonesia menunjukkan pelepasan kawasan hutan era Zulkifli mencapai 1,64 juta hektare, terbesar...

Des12025 by DewiNo Comments

Pencabutan Pencekalan Victor Hartono: Efisiensi Penyidikan atau Risiko Kebijakan Publik?

Nasional

IndonesiaForward.net - Kejaksaan Agung mencabut pencekalan Victor Rachmat Hartono pada Senin (1/12/2025). Pertimbangan penyidik bahwa Victor kooperatif menimbulkan diskusi mengenai efektivitas penyidikan dan risiko kebijakan publik. Pencekalan tersebut diajukan 14 November 2025 sebagai alat kontrol untuk memastikan ketersediaan saksi. Pencabutannya menunjukkan adanya penilaian baru atas kebutuhan penyidikan, tetapi publik menilai parameter itu harus dijelaskan. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, mengatakan penyidik menilai Victor telah memberikan keterangan lengkap. “Penyidik menganggap kooperatif,” ujarnya. Penjelasan itu memicu pertanyaan mengenai indikator teknis yang digunakan. Dari lima pihak yang dicegah, hanya status Victor yang dicabut. Dalam kerangka kebijakan publ...

Des12025 by DewiNo Comments

Polemik Kayu Gelondongan Sumut: Tantangan Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Hutan dan Mitigasi Bencana

Nasional

IndonesiaForward.net - Viral kayu gelondongan di banjir Sumatra membuka diskusi kebijakan publik tentang pengelolaan hutan. Publik mempertanyakan bagaimana kayu berukuran besar dan seragam dapat muncul dalam jumlah besar di kawasan terdampak. Ahli matematika lulusan ITB, Alif Towew, menelaah fenomena ini melalui pendekatan massa jenis. “Benarkah kayu ini tumbang alami? Kita hitung,” ujarnya. Analisis ini memunculkan kebutuhan penilaian berbasis data. Alif menjelaskan kayu lama yang mengering akan mengapung lebih tinggi. Dari video lapangan, banyak kayu tampak terapung tinggi, memberi indikasi bahwa kayu tersebut tidak baru tumbang. Ia juga menyoroti bentuk kayu yang rapi tanpa ranting. Dalam perspektif kebijakan lingkungan, pola seperti ini sering dikaitkan dengan penebangan. Ketidakses...

Des12025 by DewiNo Comments

Evaluasi Sistem: Peran Holland Taylor dan Kebutuhan Proteksi Agenda Ormas

Nasional

IndonesiaForward.net — Kasus Holland Taylor menjadi momentum bagi ormas besar seperti PBNU untuk menata ulang mekanisme proteksi terhadap pengaruh asing. Taylor telah terlibat dalam program strategis organisasi selama dua dekade. Melalui CSCV, ia turut berada di balik berbagai agenda internasional yang dikaitkan dengan moderasi Islam. Namun dokumen Wikileaks tentang keterlibatannya dalam kunjungan tokoh Islam Indonesia ke Israel pada 2008 menjadi titik rawan. Isu Israel bagi masyarakat Indonesia bukan sekadar diplomasi, melainkan persoalan etis dan politik yang berlapis. Maka keterlibatan sosok luar yang memiliki koneksi dengan lembaga Yahudi internasional menuntut sistem kontrol yang lebih ketat. Keputusan Rais Aam PBNU mencabut penunjukan Taylor menjadi langkah penataan ulang tata kel...

Des12025 by DewiNo Comments

Pemerintah Terapkan Penegakan Hukum SDA Terukur, Sjafrie Tegaskan Langkah Sistematis

Nasional

IndonesiaForward.net – Pemerintah bergerak memperbaiki tata kelola SDA melalui langkah penindakan terukur. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan hal ini, Senin (24/11/2025), melalui unggahan Instagramnya. Ia menyebut koordinasi lintas kementerian menjadi fondasi agar penertiban tambang dan kawasan hutan ilegal berlangsung efektif. Ini sejalan dengan ratas Hambalang yang dipimpin Presiden Prabowo sehari sebelumnya. Ratas menargetkan pengurangan kebocoran negara, perbaikan sistem pengawasan, dan penegakan hukum berbasis data. “Semua langkah harus terpadu,” ujar Sjafrie. Upaya ini menandai perubahan pendekatan dari reaktif menjadi sistematis. Negara bergerak memastikan SDA kembali menjadi motor pembangunan. (*)

Des12025 by DewiNo Comments

Penghentian 7 Perkara lewat RJ, Kejagung Tunjukkan Efisiensi Baru dalam Sistem Hukum

Nasional

IndonesiaForward.net - Kejaksaan Agung menghentikan tujuh perkara pidana menggunakan mekanisme restorative justice setelah perdamaian diverifikasi, Senin, 24 November 2025. Keputusan ini mengikuti evaluasi Jampidum terhadap dampak sosial dan urgensi penegakan hukum. Kasus di Paser menunjukkan efisiensi mekanisme RJ. Kapuspenkum Anang Supriatna memaparkan bahwa Maharani binti Sabe membeli BBM hasil penggelapan untuk kebutuhan keluarga sehingga perkara dapat difokuskan pada pemulihan, bukan proses panjang ke persidangan. Inovasi Kejagung ini juga mempercepat penyelesaian enam perkara lain dari Bangka, Asahan, dan Polewali Mandar yang memiliki karakter serupa. Faktor pendukung mencakup perdamaian sukarela, ancaman pidana rendah, dan nilai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Seluruh K...