Selasa, April 21News That Matters

Penulis: Dodi

Reformasi Free Float: Prajogo Pangestu Divestasi 764 Juta Saham CUAN

Reformasi Free Float: Prajogo Pangestu Divestasi 764 Juta Saham CUAN

Bisnis
indonesiaforward.net — Pemegang saham pengendali PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), Prajogo Pangestu, melakukan langkah progresif dengan mendivestasi 764,03 juta lembar sahamnya pada periode 30 Maret hingga 2 April 2026. Aksi korporasi senilai Rp850,28 miliar ini merupakan respons terhadap kebijakan free float yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga indeks internasional. Transaksi yang dilakukan sebanyak 18 kali ini menurunkan porsi kepemilikan langsung Prajogo dari 84,09 persen menjadi 83,42 persen. Langkah ini secara teknis menambah jumlah saham yang beredar di masyarakat guna memperkuat likuiditas perdagangan dan keterinvestasian (investability) emiten di sektor energi tersebut. Pelepasan saham oleh orang terkaya Indonesia ini menjadi instrumen penting dalam men...

Evaluasi Ketahanan Fiskal Menghadapi Lonjakan Harga Minyak Dunia

Bisnis
indonesiaforward.net — Lonjakan harga minyak dunia yang menembus level 109,03 dolar AS per barel akibat penutupan Selat Hormuz memaksa Pemerintah Indonesia memperkuat strategi ketahanan fiskal nasional pada Kamis (02/04/2026). Sebagai negara net oil importer sejak 2003, Indonesia menghadapi risiko pelebaran defisit anggaran yang signifikan akibat selisih harga pasar dengan asumsi APBN. Namun, pemerintah mengambil langkah protektif dengan memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan daya beli masyarakat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa instrumen subsidi akan menjadi bantalan utama dalam menyerap volatilitas harga internasional ini. “Negara akan hadir dengan menambah anggaran subsidi. Selisih kenaikan harga minyak dunia m...
Kebijakan Pembatasan BBM 50 Liter Per Hari Jaga Stabilitas APBN 2026

Kebijakan Pembatasan BBM 50 Liter Per Hari Jaga Stabilitas APBN 2026

Bisnis
indonesiaforward.net — Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maksimal 50 liter per hari mulai 1 April 2026. Langkah progresif ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 guna menjaga stabilitas energi nasional di tengah gejolak harga minyak mentah global. Melalui integrasi sistem digital MyPertamina, pemerintah optimistis dapat menekan kebocoran subsidi dan memastikan penyaluran Pertalite serta Solar tepat sasaran. Kebijakan ini merupakan respons data-sentris terhadap lonjakan harga minyak dunia yang menyentuh 110 dolar AS per barel akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Proyeksi Efisiensi Anggaran dan Ketahanan Fiskal Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meneg...
Data Lalu Lintas Internet Q1 2026 Lonjakan 19 Persen dan Dominasi AI

Data Lalu Lintas Internet Q1 2026 Lonjakan 19 Persen dan Dominasi AI

Bisnis
indonesiaforward.net — Laporan performa sektor digital pada triwulan pertama 2026 menyajikan data pertumbuhan struktural yang signifikan dalam pola konsumsi data internet secara global maupun domestik. Berdasarkan data Cloudflare Radar, lalu lintas internet global mencatatkan kenaikan sebesar 19 persen secara tahunan, dipicu oleh integrasi agresif teknologi kecerdasan buatan ke dalam alur kerja produktivitas masyarakat. Di Indonesia, penetrasi internet telah mencapai angka 80,66 persen atau setara dengan 229,43 juta pengguna aktif, dengan dominasi mutlak dari Generasi Z dan Milenial sebagai penggerak utama trafik data. Analisis Puncak Trafik dan Efisiensi Infrastruktur Nasional Data operasional mencatat beban puncak trafik nasional sebesar 69,12 petabyte pada awal Januari 2026, dengan ...
Strategi Ketahanan Nasional Hadapi Volatilitas Energi Global 2026

Strategi Ketahanan Nasional Hadapi Volatilitas Energi Global 2026

Bisnis
indonesiaforward.net — Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun protokol mitigasi komprehensif berbasis data untuk menjaga stabilitas makroekonomi domestik di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Langkah ini diambil sebagai respons proaktif terhadap lonjakan harga minyak mentah Brent yang menembus USD 100 per barel, yang berpotensi memengaruhi postur fiskal dan rantai pasok energi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya pengamanan Selat Hormuz sebagai urat nadi distribusi 20 persen minyak global yang juga menjadi jalur kontrak strategis Indonesia. "Kita belum tahu perang ini lama atau pendek. Yang mengkhawatirkan bagi kita tentu penutupan Selat Hormuz, di mana 20 persen minyak global lewat di sana," papar Airlangga di...
Data Fiskal Maret 2026: Ketahanan APBN dan Stok BBM Nasional Terjaga Stabil

Data Fiskal Maret 2026: Ketahanan APBN dan Stok BBM Nasional Terjaga Stabil

Bisnis
indonesiaforward.net — Pemerintah Republik Indonesia merilis indikator kinerja fiskal terbaru yang menunjukkan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap solid menghadapi lonjakan harga minyak global hingga US$100 per barel. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa hingga Februari 2026, defisit APBN tercatat hanya sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini berada jauh di bawah ambang batas aman 3 persen PDB, yang memberikan ruang fiskal luas bagi pemerintah untuk memfungsikan APBN sebagai instrumen stabilitas ekonomi nasional. “APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” papar Purbaya Yudhi Sadewa dalam tinjauan kebijakan pada Kamis...
DJP Hapus Sanksi SPT PPh 21 Desember 2025 Dukung Transisi Coretax

DJP Hapus Sanksi SPT PPh 21 Desember 2025 Dukung Transisi Coretax

Bisnis
indonesiaforward.net — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengimplementasikan kebijakan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21. Langkah berbasis data ini diambil untuk memastikan proses transisi menuju sistem perpajakan baru, Coretax, berjalan lancar tanpa membebani masyarakat. Batas waktu pelaporan yang semula berakhir pada 20 Januari 2026, kini diberikan kelonggaran hingga 28 Februari 2026. “Tidak diterbitkan STP atau sanksi dihapus secara jabatan,” tulis otoritas perpajakan dalam pengumuman resmi pada Februari 2026. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi bagi wajib pajak di seluruh wilayah Indonesia selama masa adaptasi teknologi. Mitigasi Risiko Sistemik dala...
Mitigasi Risiko Fluktuasi Harga Minyak Dunia untuk Stabilitas Fiskal 2026

Mitigasi Risiko Fluktuasi Harga Minyak Dunia untuk Stabilitas Fiskal 2026

Bisnis
indonesiaforward.net — Pemerintah Indonesia secara aktif memantau pergerakan harga minyak dunia yang menembus US$102,83 per barel pada 26 Maret 2026 guna memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga. Lonjakan harga sebesar 56,30% dalam satu bulan terakhir ini direspons dengan penguatan koordinasi antarlembaga. Fokus utama otoritas adalah menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika suplai energi global akibat ketegangan di Timur Tengah. Data menunjukkan bahwa stabilitas jalur logistik di Selat Hormuz menjadi variabel kunci bagi distribusi energi internasional. Pemerintah terus menyiapkan skenario teknis untuk menghadapi volatilitas harga Brent yang fluktuatif di pasar global. Respons Kebijakan Moneter dan Pengendalian Inflasi Bank Indonesia telah mengambil langkah prevent...
Optimalkan Coretax, Pemerintah Perpanjang Lapor SPT Pribadi Hingga 30 April

Optimalkan Coretax, Pemerintah Perpanjang Lapor SPT Pribadi Hingga 30 April

Bisnis
indonesiaforward.net — Pemerintah mengambil langkah proaktif berbasis data dengan memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi hingga 30 April 2026. Keputusan strategis ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Rabu, 25 Maret 2026. Relaksasi otomatis ini bertujuan memberikan ruang bagi wajib pajak di tengah transisi teknologi perpajakan nasional. "Fix perpanjang sehingga akhir April 2026. Nanti dibuat regulasi tertulis. Biar Pak Sekjen yang bikin," tegas Purbaya Yudhi Sadewa dalam pernyataannya di Jakarta, 25 Maret 2026. Kebijakan ini didukung oleh data pelaporan per 24 Maret 2026 yang mencatatkan angka 8.874.904 SPT atau 59,1 persen dari target 14,5 juta. Pemerintah menilai tambahan waktu satu bulan sangat diperlukan untuk me...
KPPU Putuskan Perkara 97 Fintech Pinjol Hari Ini Terkait Kartel Bunga

KPPU Putuskan Perkara 97 Fintech Pinjol Hari Ini Terkait Kartel Bunga

Bisnis
indonesiaforward.net — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dijadwalkan membacakan putusan final perkara nomor 05/KPPU-I/2025 mengenai dugaan kartel bunga pinjaman online pada Kamis, 26 Maret 2026. Sidang ini melibatkan 97 perusahaan fintech P2P lending yang tergabung dalam AFPI. Fokus utama perkara adalah dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5/1999 melalui penetapan batas bunga maksimum 0,8 persen per hari secara kolektif. Uji Kebijakan Perlindungan Konsumen di Sektor Digital Data industri menunjukkan akumulasi transaksi fintech lending telah mencapai Rp829,18 triliun. Namun, investigator KPPU menilai kesepakatan batas bunga dalam pedoman perilaku AFPI tahun 2020 justru menghambat kompetisi harga yang sehat antar platform. "Pedoman perilaku atau code of conduct dari AFPI ini berar...