IndonesiaForward.net – Analisis Pakar Politik UNIS Tangerang, Adib Miftahul, pada Kamis (27/11/2025) kembali memicu diskusi nasional mengenai tata kelola PBNU. Ia menilai dinamika elite organisasi itu sudah menyerupai pola partai politik. Faktor utamanya, menurut dia, adalah konsentrasi sumber daya dan potensi aliran dana besar.
Adib menyampaikan dugaan tersebut secara terbuka. “Nah, jangan-jangan Syuriyah mulai mengetahui ada aliran dana yang luar biasa besar?” ujarnya. Ia menilai jabatan strategis yang diisi kader PBNU memperluas kendali terhadap sektor-sektor kebijakan publik.
Ia juga menyinggung kasuistik pada posisi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. “Yang tidak beruntung adalah Yaqut terseret kasus Kuota Haji,” katanya. Ia menyebut faktor keluarga meningkatkan sensitivitas publik terhadap posisi Ketum PBNU.
Menurutnya, isu khittah NU hanyalah jembatan. “Aliran uang dan soal lain itu alat saja,” ujarnya. Ia menilai KPK belum bergerak cepat. “KPK sudah membidik ini sejak lama, tetapi belum jelas,” tegasnya.
Di sisi lain, Panglima Nabrak, Firman Syah Ali atau Gus Firman memberi pandangan kontras. “Gempa struktural di elite PBNU tidak berpengaruh signifikan terhadap kekuatan NU,” ujarnya.
Ia menjelaskan kekuatan NU bertumpu pada jejaring kultural. “Kekuatan itu berasal dari jaringan ulama dengan ikatan nasab Walisongo,” katanya. Ia menyebut pesantren dan lembaga tradisional sebagai pilar ketahanan.
Menurutnya, ketahanan sosial NU telah teruji. “Bahkan pada masa Belanda, Jepang hingga Orde Baru, akar rumput NU tetap kuat,” ujarnya.
Ia mengajak publik menjaga ketenangan. “Seandainya konflik belum selesai, akar rumput tetap baik-baik saja,” ujarnya.
Risalah Syuriyah PBNU sebelumnya mencatat indikasi pelanggaran tata kelola keuangan. Pelanggaran itu dinilai bertentangan dengan hukum syar‘i, aturan negara, dan AD/ART. Temuan tersebut dianggap membahayakan keberlangsungan badan hukum PBNU. (*)