IndonesiaForward.net — Komisi D DPRD Kota Yogyakarta mendesak evaluasi total terhadap metodologi pendataan kesejahteraan usai menerima lebih dari 40 aduan warga terkait perubahan status desil.
Audensi publik yang digelar pada Kamis (27/8/2026) mengungkap akumulasi ketidaksesuaian data lapangan dengan indikator kualifikasi penerima bansos.
Kasus Suwarno, lansia difabel berpenghasilan Rp900 ribu per bulan yang terdaftar dalam Desil 10, menjadi bukti perlunya perbaikan mekanisme pendataan.
Inakurasi variabel survei ini berdampak langsung pada pemutusan hak bantuan PKH serta sembako yang telah diterima sejak awal tahun.
“Petugasnya cuma bilang tidak punya wewenang menjawab,” kata Suwarno saat menceritakan respons kelurahan di Yogyakarta, Kamis (27/8/2026).
Evaluasi Kebijakan Indikator Kesejahteraan
Legislatif menemukan bahwa barang perabot bekas, barang pemberian, hingga piala doorprize kerap dicatat sebagai kriteria aset pribadi warga.
Penilaian fisik bangunan tanpa mempertimbangkan jumlah keluarga penghuni turut memicu lonjakan kalkulasi tingkat ekonomi secara keliru.
Dampak Pemangkasan Hak Warga Rentan
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Solihul Hadi menegaskan pentingnya integrasi verifikasi manusia untuk mengoreksi bias algoritma pendataan.
Rekomendasi kebijakan akan didorong agar proses analisis desil tidak semata-mata bergantung pada input formulir tanpa pengawasan ketat.
“Ternyata faktanya banyak pendataan ini yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Solihul Hadi, Kamis (27/8/2026).
Intervensi kebijakan publik yang tepat sasaran memerlukan akurasi basis data demi menjaga keadilan sosial bagi lansia dan disabilitas.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan pemutakhiran data faktual guna memulihkan hak-hak masyarakat miskin yang terdampak. ***