indonesiaforward.net — Otoritas keamanan Filipina kini tengah menyelidiki indikasi rekayasa dalam insiden penembakan di Gedung Senat yang memicu pelarian Senator Ronald “Bato” Dela Rosa pada Kamis (14/5/2026) dini hari. Pelarian ini terjadi hanya beberapa jam setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara resmi menetapkan Dela Rosa sebagai buron dalam daftar At Large.
Kekacauan yang terjadi di lantai dua gedung parlemen tersebut diduga kuat merupakan operasi pengalihan perhatian yang direncanakan secara sistematis. Fakta bahwa tersangka penembakan merupakan staf dari Biro Investigasi Nasional (NBI) — lembaga yang seharusnya menangkap Dela Rosa — menunjukkan adanya disrupsi internal dalam mekanisme penegakan hukum nasional.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. merespons krisis ini dengan menggelar rapat darurat bersama pimpinan kepolisian dan militer untuk mengevaluasi bobolnya keamanan di jantung legislatif. Ketidakmampuan NBI mengamankan tersangka kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antara komitmen internasional Filipina dengan implementasi taktis di lapangan.
“Petugas keamanan telah mengonfirmasi bahwa Senator Bato tidak lagi berada di gedung ini,” ungkap Presiden Senat Alan Peter Cayetano dalam laporan resminya pada Kamis pagi (14/5/2026).
Kegagalan ini memicu kecaman dari organisasi hak asasi manusia yang menilai pemerintah telah memberikan ruang bagi impunitas. Sebagai penandatangan Statuta Roma, Filipina tetap memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan Dela Rosa atas dugaan keterlibatan dalam pembunuhan massal selama periode 2011 hingga 2019, terlepas dari pengunduran diri negara tersebut dari keanggotaan ICC.
Keberhasilan pelarian Dela Rosa memberikan pukulan telak bagi kredibilitas sistem peradilan Filipina yang kini dianggap tidak berdaya di hadapan kekuatan politik faksi Duterte. Munculnya Dela Rosa di Senat hanya untuk mengamankan kursi pimpinan dewan sebelum menghilang, membuktikan bahwa jabatan publik telah dijadikan tameng perlindungan dari pertanggungjawaban hukum.
“Dela Rosa memegang peran kunci dalam implementasi perang melawan narkoba, bertanggung jawab atas komando dan arahan atas polisi,” tegas Direktur Eksekutif Amnesty International Filipina, Ritz Lee Santos III, pada Jumat (15/5/2026).
Pemerintah kini dituntut untuk segera memulihkan supremasi hukum dengan mengejar keberadaan Dela Rosa dan mengungkap oknum yang memfasilitasi pelariannya. Tanpa langkah konkret, insiden ini akan menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. ***