IndonesiaForward.net — Implementasi reformasi ketenagakerjaan dan kebijakan perdagangan internasional India menghadapi tantangan besar melalui aksi “Bharat Bandh” pada 12 Februari 2026. Data lapangan menunjukkan mobilisasi yang melibatkan sekitar 300 juta pekerja di 600 distrik ini berdampak signifikan pada indeks produktivitas nasional, terutama di sektor transportasi dan industri pertambangan.
Aksi ini dipicu oleh dua pilar kebijakan baru: integrasi 29 undang-undang lama menjadi 4 Kode Tenaga Kerja dan Perjanjian Dagang Interim India-AS. Dari perspektif kebijakan publik, para buruh mengkhawatirkan degradasi perlindungan sosial, sementara aliansi petani Samyukt Kisan Morcha (SKM) menyoroti risiko defisit neraca perdagangan akibat potensi banjir produk pertanian impor.
Sekretaris Jenderal AITUC, Amarjeet Kaur, dalam wawancaranya pada 12 Februari 2026, menyatakan bahwa gerakan ini adalah bentuk partisipasi warga dalam mengoreksi kebijakan yang dianggap terlalu berorientasi pada korporasi. “Ini adalah pertahanan atas hak-hak yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun,” ungkap Kaur sebagai dasar argumen penolakan terhadap kode tenaga kerja baru.
Stabilitas Sektor Strategis
Pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan Industri, Piyush Goyal, tetap optimis terhadap dampak jangka panjang kebijakan ini. Dalam rilis resmi 11 Februari 2026, Goyal menegaskan bahwa pemerintah telah menerapkan instrumen proteksi bagi sektor sensitif seperti susu dan sayuran. “Kesepakatan ini akan dicatat dalam tinta emas sejarah ekonomi kita,” tegasnya guna meyakinkan publik dan pelaku pasar.
Meski demikian, disrupsi layanan perbankan di sektor publik dan berhentinya operasional bus negara di wilayah seperti Kerala dan Odisha menjadi catatan penting bagi evaluasi operasional pemerintah. Di sisi lain, Bumba Mukherjee dari NFITU memberikan perspektif berbeda dengan menyatakan bahwa modernisasi aturan adalah kunci agar ekonomi India tetap kompetitif secara progresif di kancah global. *