Kemenag Arsip - Indonesia Forward

Apr142026 by FahcrurNo Comments

Data KPK: Aliran Dana USD 1 Juta Ungkap Skema Proteksi Kasus Haji

Nasional

indonesiaforward.net — Laporan investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap data krusial terkait upaya intervensi kebijakan melalui penyitaan uang tunai sebesar USD 1 juta pada Selasa, 14 April 2026. Dana tersebut diduga merupakan instrumen "lobbying" yang disiapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memitigasi risiko politik dan hukum yang muncul dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI. "Terkait dengan ada uang 1 juta (dolar AS) yang dikembalikan, fakta yang kita temukan bahwa betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota Pansus," tegas Achmad Taufik Husein, Plt. Direktur Penyidikan KPK. Temuan ini memperkuat indikasi adanya skema perlindungan sistemik terhadap penyalahgunaan wewenang dalam alokasi kuot...

Apr102026 by FahcrurNo Comments

Reformasi Tata Kelola Kemenhaj: Larangan Haji Furoda Demi Keselamatan Publik

Nasional

indonesiaforward.net — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan bahwa penyelenggaraan haji furoda resmi ditiadakan untuk tahun 2026 sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan bersama otoritas Arab Saudi. Langkah ini diambil menyusul revisi UU Nomor 14 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada perlindungan hukum dan pengawasan ketat terhadap jemaah nonkuota guna mencegah tragedi kemanusiaan di tanah suci. Otoritas Saudi memutuskan untuk tidak menerbitkan visa mujamalah tahun ini demi menata ulang sistem transportasi dan akomodasi yang lebih aman pasca-evaluasi musim haji 2024. Penghapusan sementara jalur ini merupakan kebijakan progresif untuk menekan angka kematian jemaah non-prosedural yang mencapai 80 persen dari total korban pada tahun-tahun sebelumnya. Intervensi Satgas Haji Ile...

Mar252026 by FahcrurNo Comments

Data Audit BPK: Kerugian Negara Kasus Yaqut Cholil Qoumas Capai Rp622 Miliar

Nasional

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah progresif berbasis data dengan mengembalikan Yaqut Cholil Qoumas ke Rumah Tahanan pada Selasa, 24 Maret 2026. Keputusan pencabutan status tahanan rumah ini didasari oleh kebutuhan efektivitas penyidikan setelah audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis angka kerugian negara yang signifikan. Langkah ini memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan akuntabel bagi seluruh publik. "Yang pertama karena memang besok sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan," tegas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta pada Selasa, 24 Maret 2026. Berdasarkan data audit final BPK per 4 Maret 2026, kasus korupsi kuota haji ini mencatatkan kerugian negara sebesar Rp622.090...

Feb172026 by FahcrurNo Comments

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026

Nasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah melalui Kementerian Agama secara resmi menetapkan awal 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah melalui verifikasi data astronomis yang komprehensif. Keputusan strategis ini diumumkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pasca-Sidang Isbat yang digelar secara transparan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (17/2/2026). Penetapan ini merupakan hasil sinergi kebijakan publik yang melibatkan berbagai otoritas ilmiah, mulai dari BRIN, BMKG, hingga pakar falak dari organisasi masyarakat Islam. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data, pemerintah memastikan bahwa awal ibadah nasional didasarkan pada parameter yang terukur dan akurat guna memberikan kepastian bagi seluruh warga negara dalam menjalankan ibadah. Standardisasi MAB...

Des32025 by Angga PramudiaNo Comments

KPK Jelaskan Skema Kuota Haji 50:50, Tiga Figur Dinilai Berperan Strategis

Nasional

IndonesiaForward.net — KPK memaparkan dugaan peran tiga figur dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan tahun 2023–2024 yang dibagi sama rata, berbeda dari komposisi 92 persen reguler dan delapan persen khusus yang diatur dalam UU No. 8/2019. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan penjelasan itu pada Selasa (2/12/2025). Ia menegaskan tambahan kuota dari Arab Saudi bertujuan mengurangi masa tunggu jemaah reguler. “Tambahan 20 ribu kuota dimaksudkan untuk mempersingkat waiting list,” katanya. Intervensi Lobi dan Implikasi Kebijakan Asep menyebut sejumlah pengusaha travel, termasuk Fuad Hasan Masyhur, diduga melobi oknum Kemenag agar pembagian menjadi 50:50. Proses itu dilanjutkan dengan penerbitan SK Menteri Agama pada 15 Januari 2024 yang disebut meli...