indonesiaforward.net — FIFA resmi memasukkan Persib Bandung ke daftar Registration Ban pada 29 Mei 2026. Klub yang baru saja mencatatkan tiga gelar beruntun Liga 1 ini dilarang mendaftarkan pemain baru hingga sanksi dicabut. Larangan berlaku untuk tim putra senior maupun kelompok usia.
Sanksi ini dipicu sengketa kontrak dengan mantan pemain Daisuke Sato. FIFA DRC pada 8 Agustus 2024 memutuskan Persib wajib membayar kompensasi Rp3,09 miliar. Gugatan balik klub ditolak karena pencoretan Sato dari skuad dinilai pelanggaran kontrak.
Kronologi Sengketa
Sato bergabung musim 2022/2023 dan tampil 31 kali. Setelah cedera, ia tidak lagi dimainkan sejak November 2023. Pada 3 Januari 2024, ia memutus kontrak sepihak dan menggugat ke FIFA. Putusan DRC menyebut jika pembayaran tidak dilakukan dalam 45 hari, klub bisa terkena larangan transfer hingga tiga periode.
Deputy CEO Persib, Adhitia Putra Herawan, menegaskan pada 30 Mei 2026: “Keputusan tersebut berasal dari satu perkara spesifik yang berkaitan dengan terminasi kontrak mantan pemain Persib, Daisuke Sato.” Ia menolak anggapan sanksi terkait tunggakan gaji.
Dampak Kompetitif dan Reputasi
Persib kini menghadapi musim baru Liga 1 dan AFC Champions League 2 2026/2027 tanpa bisa menambah pemain. Klub harus bertahan dengan skuad lama. Situasi ini menimbulkan risiko reputasi, mengingat Persib dikenal sebagai klub finansial sehat yang kerap belanja besar.
Selain Persib, FIFA juga memasukkan Semen Padang, PSIS Semarang, PSM, Kalteng Putra, PSCS Cilacap, dan Persiwa Wamena ke daftar cekal. PSBS Biak bahkan sudah delapan kali masuk daftar.
Information Gain
Data menunjukkan pola sengketa berulang di Persib dalam periode 2023–2026: Luis Milla (EUR 18.064,5), Daisuke Sato (Rp3,09 miliar), dan potensi kasus Wiliam Marcilio. Putusan DRC Agustus 2024 sudah memberi tenggat 45 hari, namun penyelesaian tertunda hampir dua tahun. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius soal tata kelola klub.
Kasus ini menegaskan pentingnya tata kelola kontrak berbasis data. Klub besar sekalipun tidak kebal terhadap regulasi FIFA. Transparansi dan kepatuhan administratif menjadi kunci agar reputasi sepak bola Indonesia tetap terjaga di level internasional. ***