Selasa, April 21News That Matters

Nasional

Percepatan Evakuasi Jadi Prioritas: Banjir Sumatera Uji Sistem Manajemen Bencana Nasional

Nasional
IndonesiaForward.net – Hujan ekstrem sejak 22 November 2025 memicu banjir, longsor, dan banjir bandang di Sumbar, Aceh, dan Sumut. Pemerintah memfokuskan percepatan evakuasi, penguatan logistik, dan penataan data untuk mendukung operasi tanggap darurat. Di Sumbar, 12 korban meninggal dan lebih dari 12.000 warga terdampak. Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menyampaikan data itu Kamis (27/11/2025). Dampak terbesar terjadi di kawasan bantaran sungai yang tersapu banjir bandang. Presiden Prabowo langsung memerintahkan percepatan langkah darurat. “Pak Presiden sudah perintahkan kami untuk serius menangani bencana ini,” kata Menko PMK Pratikno, Kamis (27/11/2025). Basarnas menilai perlu reposisi sumber daya agar jalur evakuasi yang terputus dapat dibuka. Deputi Operasi Edy Prakoso menjelaskan tuju...

Indonesia Menuju Sentral Islam Modern: Menag Dorong Kerangka Inovatif untuk Gagasan Global

Nasional
IndonesiaForward.net - Kementerian Agama RI menegaskan Indonesia sebagai pusat rujukan Islam modern. Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi internasional “Why Indonesia as a New Center of Muslim Civilization?” di UINSA Surabaya, Rabu (26/11/2025). Nasaruddin menyebut Indonesia kini menjadi produsen gagasan Islam. “Kita harus menyiapkan implementasi yang terukur,” katanya. Ia menilai perubahan ini lahir dari kemajuan disiplin ilmu Islam di tanah air. Ia menyebut perhatian dunia meningkat usai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Gaza. “Kita jangan hanya menjadi konsumen,” ujarnya. Menag menekankan perlunya pedoman akademik untuk mendukung gagasan Indonesia. “Untuk menjadi produsen pemikiran, kita harus menyiapkan kerangka konsepsional,” katanya. Ia me...

Lambannya Kasus Kuota Haji Dinilai Hambat Perbaikan Tata Kelola dan Reformasi Sistem

Nasional
IndonesiaForward.net - Kritik terhadap lambannya KPK dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 semakin menguat. Dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp1 triliun, publik menilai penyidikan belum menunjukkan arah yang jelas. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai unsur tipikor telah terpenuhi. “KPK lamban meski sudah jelas tipikornya, eks Menag,” ujarnya, Rabu (26/11/2025). Fickar menekankan perlunya tata kelola hukum yang konsisten. Ia menyebut pengawasan publik penting agar proses hukum tidak terhambat oleh kepentingan eksternal. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, melihat ketidakefisienan langkah penyidikan. Ia menjelaskan Pasal 44 UU Tipikor mengharuskan pencarian bukti permulaan sebagai dasar penetapan tersangka...
Evaluasi Tata Kelola PBNU Mengemuka: Syuriyah Desak Pengunduran Diri Ketum 

Evaluasi Tata Kelola PBNU Mengemuka: Syuriyah Desak Pengunduran Diri Ketum 

Nasional
IndonesiaForward.net — Desakan Syuriyah PBNU agar KH Yahya Cholil Staquf mundur, sebagaimana tercantum dalam surat bertanggal 20 November 2025, memunculkan momentum evaluasi tata kelola organisasi. Rapat Harian Syuriyah dihadiri 37 pengurus membahas tiga isu kunci yang relevan dengan tata kelola modern. Pertama, kecermatan dalam pemilihan narasumber AKN NU yang dinilai memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional. Prinsip due diligence dalam pemilihan mitra atau narasumber merupakan standar tata kelola yang banyak dianut organisasi besar. Kedua, pemberhentian seorang fungsionaris yang melanggar peraturan perkumpulan menunjukkan mekanisme kontrol internal berjalan, meski membutuhkan perbaikan sistemik agar lebih transparan. Ketiga, temuan dugaan pelanggaran tata kelo...