indonesiaforward.net — Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengoptimalkan implementasi kebijakan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) nol rupiah untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Intervensi kebijakan ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengakselerasi formalisasi sektor informal di Indonesia.
Penetapan tarif nol rupiah ini merupakan mandat langsung dari regulasi turunan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Langkah ini secara komprehensif memitigasi hambatan administratif yang seringkali menjadi beban finansial bagi para pelaku ekonomi arus bawah.
Asisten Deputi Bidang Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro KemenKopUKM, Muhammad Firdaus, menggarisbawahi pentingnya meruntuhkan persepsi negatif publik terhadap birokrasi. “Untuk memutus stigma tersebut, pemerintah menegaskan bahwa sesuai amanat turunan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, negara menetapkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai nol rupiah untuk penerbitan dokumen ini,” urainya di Jakarta, Senin (13/07/2026).
Legalitas NIB berfungsi sebagai prasyarat wajib dalam inklusi keuangan dan perlindungan hukum bagi unit usaha. Ketiadaan dokumen ini secara otomatis mengeksklusi pelaku usaha dari akses pembiayaan formal perbankan nasional.
Transformasi Digital dan Efisiensi Pelayanan Publik
Adopsi platform Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) berhasil memotong durasi pengurusan izin secara radikal. Indikator kinerja pelayanan publik mencatat pencapaian baru dengan pemangkasan waktu dari semula 3 hari kerja menjadi hanya 5 hingga 10 menit.
Aplikasi OSS Indonesia memberikan kemudahan bagi pengguna karena berbasis data integratif yang terkoneksi langsung dengan sistem kependudukan nasional. Sistem digital ini sekaligus memfasilitasi pengurusan jaminan mutu lanjutan seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
Dilema Penggunaan Jasa Pihak Ketiga
Meskipun instrumen negara menyediakan fasilitas tanpa pungutan biaya, dinamika pasar memunculkan komersialisasi jasa kepengurusan oleh pihak ketiga. Studi pasar menunjukkan tarif pendampingan eksternal berkisar antara Rp150.000 hingga Rp500.000 untuk segmen mikro perorangan.
Pada level korporasi dengan kompleksitas tinggi seperti perseroan, ongkos jasa agensi dapat menembus angka Rp1.500.000. Fenomena ini mendorong KemenKopUKM menerjunkan relawan Garda Transfumi guna meminimalkan ketergantungan publik pada perantara eksternal. ***