Selasa, Juni 2News That Matters

Akselerasi Blok Masela: Strategi Memperkuat Ketahanan Energi Nasional 2030

IndonesiaForward.net — Pemerintah Indonesia resmi mempercepat fase operasional Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela setelah dokumen AMDAL resmi diterbitkan pada Jumat, 13 Februari 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan intervensi untuk menahan laju penurunan produksi migas alamiah yang mencapai 16 hingga 20 persen per tahun. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menegaskan bahwa percepatan ini krusial untuk memenuhi target lifting gas dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari.

“Alhamdulillah akhirnya kemarin di hari baik Jumat Barokah telah terbit AMDAL buat Proyek Masela, sebagai hadiah menjelang Ramadhan, Insya Allah Groundbreaking dalam waktu dekat,” ujar Djoko pada 14 Februari 2026.

Sinkronisasi Regulasi dan Target Produksi

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, pada 28 Agustus 2025 menekankan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh melalui fleksibilitas regulasi pengadaan. Kebijakan ini diambil agar fase Front-End Engineering Design (FEED) dan EPC dapat berjalan tepat waktu untuk mencapai target first gas pada tahun 2030.

Baca Juga :  PBNU Hadapi Krisis Internal, Gus Ipul Stabilkan Struktur, Kubu Yahya Siapkan Konsolidasi Kebijakan

Proyek senilai US$21 miliar ini diproyeksikan menghasilkan 9,5 MMTPA LNG dan 150 MMSCFD gas pipa domestik. Skema onshore (darat) yang dipilih sejak 2016 diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur melalui integrasi industri petrokimia.

Keberlanjutan Energi dan Teknologi CCS

Blok Masela menjadi proyek pionir di Indonesia yang menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mendukung target dekarbonisasi nasional. Jarrad Blinco, Executive Project Director INPEX Masela, menyatakan bahwa integrasi CCS memastikan penyediaan energi tetap selaras dengan upaya dekarbonisasi.

Dengan komposisi kepemilikan terkini antara Inpex (65%), Pertamina (20%), dan Petronas (15%), Blok Masela kini menjadi jangkar ketahanan energi jangka panjang. Pemerintah berharap proyek ini mampu menyerap 10.000 tenaga kerja dan memberikan dampak ekonomi yang terukur bagi masyarakat lokal di Kepulauan Tanimbar. ***