indonesiaforward.net — Pemerintah Irak menegaskan penolakan keras terhadap penggunaan wilayah kedaulatannya sebagai medan pertempuran maupun titik peluncuran serangan antarnegara. Sikap ini diambil merespons operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi pada Rabu, 28 Juli 2026.
Serangan yang menewaskan sedikitnya 20 anggota milisi dan empat personel IRGC tersebut dinilai melanggar prinsip stabilitas politik kawasan. Dewan Keamanan Nasional Irak merespons cepat dengan menggelar pertemuan darurat bersama panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Desakan Reformasi Kebijakan Diplomasi Regional
Otoritas Bagdad menekankan pentingnya isolasi wilayah nasional dari konflik geopolitik yang makin memanas di Timur Tengah. Penanganan agresi asing ditegaskan sebagai kewenangan mutlak pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara.
Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan Nasional Irak mendorong pemanfaatan mekanisme negosiasi internasional secara konsisten. Jalur dialog dinilai sebagai satu-satunya solusi konkret untuk menghentikan eskalasi kekerasan.
“Pertemuan tersebut menegaskan sikap tegas pemerintah yang menolak segala tindakan permusuhan, terlepas dari siapa pelakunya ataupun alasan yang mendasarinya, serta menekankan bahwa penanganan dan perlawanan terhadap agresi semacam itu merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah Irak,” tulis rilis resmi Dewan Keamanan Nasional Irak pada Rabu, 28 Juli 2026.
Tantangan Stabilitas Kawasan
Eskalasi makin kompleks menyusul latihan militer pertahanan bersama oleh negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk di Bahrain. Di saat bersamaan, ketegangan verbal antara Washington dan Teheran terus meningkat.
Pemerintah Irak terus menggalang dukungan diplomatik agar seluruh pihak menahan diri dari tindakan unilateral. Kepastian hukum internasional dan penghormatan atas batas wilayah menjadi kunci mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas. ***