indonesiaforward.net — Kementerian Keuangan menetapkan kurs pajak dolar AS melalui KMK No. 23/MK/EF.2/2026 pada 27 Mei 2026, berlaku hingga 2 Juni 2026. Kurs ini menjadi dasar pelunasan bea masuk, PPN, PPnBM, bea keluar, dan PPh ekspor-impor.
Data KMK dan BI menunjukkan tren kenaikan kurs pajak USD sejak Januari 2026. Kurs pajak naik dari Rp16.777 menjadi Rp17.294 pada 6–12 Mei 2026, sementara kurs Jisdor 19 Mei 2026 menembus Rp17.719. Kurs spot 25 Mei 2026 melampaui Rp17.700.
“Pelemahan rupiah ini bukan fluktuasi normal, melainkan tekanan struktural,” ujar M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, 19 Mei 2026.
Dampak Pajak Impor dan Penerimaan
Kenaikan kurs pajak meningkatkan beban PPN impor dan bea masuk. Importir menghadapi dilema karena harga jual domestik tidak bisa segera naik akibat persaingan pasar.
Contoh kalkulasi: impor USD 5.000 dengan kurs pajak Rp17.294 menghasilkan PPN Rp9.511.700, naik Rp284.350 dibanding Desember 2025.
“Efek pajak berganda ini menekan importir, karena beban PPN, PPh Pasal 22, dan bea masuk naik bersamaan,” tegas Rizal.
Kebijakan Fiskal dan Moneter
Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate di 4,75% sejak Februari 2026, sambil memperkuat intervensi di pasar spot dan DNDF. Hingga Maret 2026, BI membeli SBN senilai Rp86,16 triliun untuk menjaga stabilitas rupiah.
“Nilai tukar rupiah saat ini undervalued dibanding fundamental ekonomi,” kata BI dalam laporan Maret 2026.
Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada kenaikan tarif pajak baru pada 2026. PPN tetap 11%, sementara PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah sesuai UU PPN.
Kurs pajak mingguan ditetapkan berdasarkan rata-rata kurs pekan sebelumnya, sehingga selalu sedikit di bawah kurs pasar aktual. Importir menghadapi beban pajak lebih besar dari nilai KMK.
Data resmi menegaskan bahwa kebijakan fiskal tetap konsisten, meski tekanan eksternal dan arus modal keluar terus menekan rupiah. ***