IndonesiaForward.net — Insiden tragis yang menimpa YBS (10), siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT pada Rabu (4/2/2026), menjadi urgensi bagi pemerintah untuk melakukan sinkronisasi program perlindungan sosial secara menyeluruh. Peristiwa yang dipicu ketidakmampuan mengakses perlengkapan sekolah seharga Rp10.000 ini mengungkap adanya celah dalam jaring pengaman sosial di wilayah terpencil.
Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa responsivitas birokrasi di tingkat akar rumput menjadi kunci utama dalam pencegahan kasus serupa. Beliau menginstruksikan aparat pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menjemput bola aspirasi warga miskin agar hambatan ekonomi dalam pemenuhan hak pendidikan dapat segera diintervensi oleh negara.
“Saya sudah minta kepada seluruh jajaran, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk betul-betul terbuka terhadap keadaannya. Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, itu harus segera ditangkap dan disampaikan,” ujar Muhaimin di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Optimalisasi Anggaran Rp24,9 Triliun Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mendorong agar program Sekolah Rakyat yang menelan anggaran Rp24,9 triliun pada tahun 2026 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Ia mendesak adanya konvergensi data antara penerima manfaat Sekolah Rakyat dengan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) guna menjamin bantuan bersifat komprehensif.
Menurut Singgih, anggaran besar tersebut harus menjadi investasi nyata yang berbasis pada data kemiskinan mutakhir, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pendekatan integratif ini diharapkan mampu menyentuh aspek psikologis dan pendampingan keluarga, sehingga sekolah benar-benar menjadi ruang aman bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut menegaskan bahwa penguatan pendataan adalah prioritas kementeriannya. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada keluarga miskin yang luput dari pendataan pemerintah daerah, agar intervensi sosial dapat dilakukan secara preventif sebelum beban ekonomi keluarga mencapai titik kritis yang membahayakan nyawa. (*)