Tax Amnesty Arsip - Indonesia Forward

indonesiaforward.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan tenggat waktu enam bulan bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk merepatriasi harta mereka yang berada di luar negeri. Kebijakan ini mewajibkan seluruh aset yang belum dilaporkan untuk segera ditarik ke dalam sistem keuangan nasional paling lambat pada Desember 2026 sebagai langkah penguatan basis pajak. Pemerintah secara progresif akan menerapkan sanksi pemblokiran akses terhadap harta dan operasional bisnis bagi WNI yang tidak mematuhi batas waktu repatriasi tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi aset nasional dan mencegah potensi kebocoran penerimaan negara dari dana yang terparkir di yurisdiksi asing tanpa pelaporan. "Jadi Anda punya uang di luar pun enggak akan bisa pakai bisnis di...

indonesiaforward.net — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memulai langkah proaktif untuk memperkuat basis data perpajakan nasional melalui pemeriksaan intensif terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Fokus kebijakan ini diarahkan pada 38.068 wajib pajak yang terindikasi memiliki selisih harta belum terungkap senilai Rp406 triliun, sebuah langkah krusial untuk menjaga kredibilitas sistem fiskal Indonesia pasca-Tax Amnesty Jilid II. Langkah ini diambil di tengah tekanan defisit APBN kuartal I 2026 yang tercatat sebesar Rp240,1 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan pada 5 Mei 2026 bahwa optimalisasi pengawasan kepatuhan material merupakan instrumen utama pemerintah untuk memastikan seluruh komitmen peserta PPS terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku. ...

Tag: Tax Amnesty

Menkeu Purbaya Beri Tenggat Repatriasi Aset WNI Hingga Desember 2026

Evaluasi Kepatuhan PPS: Strategi DJP Menutup Celah Pajak Rp406 Triliun