Analisis Kebijakan: Rasio Biaya Keamanan dan Larangan Tarif Selat Malaka
indonesiaforward.net — Wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memungut tarif di Selat Malaka memicu urgensi evaluasi terhadap mekanisme pendanaan keamanan maritim yang selama ini sepenuhnya ditanggung APBN.
Secara teknis, Indonesia mengeluarkan biaya operasional tinggi melalui TNI AL dan Bakamla untuk mengamankan 25 hingga 40 persen perdagangan global tanpa adanya skema kompensasi internasional.
Namun, pengenaan tarif pelayaran dinilai sebagai instrumen kebijakan yang tidak tepat karena berisiko melanggar Pasal 44 UNCLOS 1982 mengenai larangan menghambat lintas transit kapal asing.
Pemerintah harus mencari keseimbangan antara efisiensi fiskal dengan komitmen Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjamin kelancaran arus logistik dan energi bagi kawasan Asia Timur.
Analisi...