Analisis kebijakan publik terhadap pengadaan gembok Ditjenpas senilai Rp92,5 miliar. Menyoroti urgensi reformasi sistem pengawasan e-Katalog.
Pemerintah merombak regulasi penunjukan SPPG menyusul penangkapan eks pimpinan BGN akibat nepotisme berkedok yayasan terafiliasi.
KPK mengonfirmasi ketidakcocokan data LHKPN Silmy Karim dengan aset riil dua Porsche di lapangan, membuka koridor…
Fakta sidang kasus dugaan suap PT Blueray Cargo sebesar Rp91 miliar menjadi basis data penting untuk…
Merespons temuan 28 persen pungli pada SPI Pendidikan 2024, KPK menerbitkan SE Nomor 7 Tahun 2026…
Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA oleh Wamen Imipas Silmy Karim menyingkap perlunya reformasi kelembagaan…
Kejaksaan Agung mengungkap kegagalan tata kelola kebijakan publik pasca penetapan tersangka markup pengadaan motor listrik di…
Analisis kebijakan publik mendeteksi kelemahan verifikasi internal BGN menyusul temuan lonjakan drastis aset properti mantan Wakil…
Analisis kebijakan publik menyoroti operasi senyap perombakan pimpinan BGN serta pentingnya pengetatan indikator kepatuhan bagi penerima…
Kejari Bandung terbitkan SP3 kasus dugaan korupsi M. Erwin dan Rendiana Awangga. Penghentian perkara perdana yang…
OTT KPK terhadap Kepala Kanim Jakarta Barat memicu urgensi evaluasi total kebijakan pengurusan dokumen KITAS dan…
Kasus PT MMS membuka praktik manipulasi ekspor sawit melalui misklasifikasi fatty matter, POME, hingga transfer pricing,…
