Pemeriksaan Yaqut oleh KPK menandai penguatan penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2024 dan pengelolaan haji khusus.
KPK memanggil ulang Yaqut Cholil Qoumas untuk mengonfrontasikan temuan di Arab Saudi dan memfinalkan kerugian negara…
Audit BPK atas haji 2024 dinilai memberi dasar hukum memadai. Penegakan hukum kuota haji kini menunggu…
IHPS BPK mengungkap 4.531 jemaah berangkat tanpa memenuhi syarat, menegaskan kebutuhan perbaikan kebijakan dan disiplin data…
KPK memastikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 dilakukan sebelum akhir 2025.
Ahli hukum menilai unsur korupsi haji sudah terpenuhi, sementara KPK mendalami lonjakan kuota dan menunggu laporan…
KPK menargetkan audit kerugian negara kuota haji selesai Desember 2025 dan menunggu hasil BPK untuk menentukan…
KPK mengungkap dugaan peran tiga figur strategis dalam skema kuota haji tambahan 50:50 yang memicu kerugian…
Rehabilitasi eks pejabat ASDP dipaparkan sebagai langkah korektif untuk memperkuat sistem hukum dan tata kelola publik.
IndonesiaForward.net menyoroti bagaimana lambatnya penyidikan korupsi haji menghambat reformasi kebijakan dan sistem pengelolaan haji.
Surat keluarga eks direksi ASDP meminta evaluasi metodologi kerugian negara dan memastikan objektivitas hukum dalam kasus…
Lambannya penyidikan kasus kuota haji dinilai menghambat perbaikan tata kelola dan konsistensi reformasi antikorupsi.
