Nasional

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Dinilai Makar oleh Komisi III DPR

Rapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Suyudi Ario, Kamis (12/11/2026)
Rapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Suyudi Ario, Kamis (12/11/2026)

Komisi III DPR RI menilai penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal Polri lainnya termasuk tindak pidana makar. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026), saat membacakan kesimpulan rapat bersama Kapolri Suyudi Ario Seto. Komisi meminta para tersangka dijerat pasal makar dan kasus penyadapan Presiden Prabowo diusut sampai ke kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menyampaikan sikap resmi komisinya atas perbuatan para tersangka.

"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau ilegal akses atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar," kata Habiburokhman.

Ia lalu menyampaikan permintaan kepada Polri. "Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain," sambungnya.

Di sisi lain, Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri Suyudi dan jajarannya dalam membongkar perkara ini. Penanganannya, menurut Habiburokhman, harus tetap profesional.

Sejauh ini Polri sudah menetapkan empat tersangka. Selain Listyo Sigit Prabowo, mereka adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi yang baru ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik menerapkan tiga ketentuan hukum atas dugaan perbuatan tersebut:

  1. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang melarang perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
  2. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, yang mengatur perbuatan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik.
  3. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang perbuatan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik secara sengaja dan tanpa hak.

Pasal makar belum tercantum di antara ketentuan yang disebutkan penyidik. Kapolri Suyudi mengaku menyerap banyak masukan soal penerapan pasal itu bagi keempat tersangka, sementara Polri masih mengumpulkan petunjuk dan alat bukti.

Menurut Suyudi, penyidik yang ditugaskan bekerja bersama analisis intelijen untuk mengungkap perkara ini. "Kami yakin bahwa apa yang Bapak-Bapak tadi sampaikan ini bisa kami buktikan, insya Allah," ujarnya.

Ia juga meminta dukungan Komisi III agar penanganan kasus berjalan sesuai arahan. "Tegas namun tetap mengedepankan upaya-upaya penyidikan yang profesional, prosedural, proporsional, dan juga etis," ucapnya.