Serang - Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan keberatan terhadap wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia menyampaikannya di Kota Serang, Senin (16/11/2026), dan berencana memanggil pihak TNUK untuk meminta penjelasan.
Bagi Dimyati, badak jawa adalah aset sekaligus identitas daerahnya. "Kalau nggak ada badak ya bukan Banten nih," kata dia.
Ia mengaku belum mengetahui detail persoalan di Ujung Kulon. Karena itu, ia mempertanyakan alasan di balik rencana tersebut, termasuk apakah pengelola kawasan dianggap tidak mampu menjaga satwa langka itu.
Dimyati juga menyampaikan harapannya soal cara pengelolaan taman nasional. Ia ingin warga bisa melihat badak secara langsung, bukan sekadar mengetahui jumlahnya dari rekaman kamera pengintai di hutan.
"Saya ingin sejak awal Taman Nasional Ujung Kulon itu taman margasatwa yang bisa dilihat," ujarnya. Menurut dia, bukan hanya hutan belantara yang jumlah badaknya dihitung lewat kamera.
Gagasan Relokasi Badak Jawa dari Hashim
Wacana relokasi badak jawa ini pertama kali diutarakan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyampaikannya dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim mengaitkan rencana itu dengan ancaman bencana alam di sekitar Ujung Kulon, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga dampak letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut dia, ada masalah baru dengan gunung api tersebut.
"Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," tuturnya.
Karena itu, muncul gagasan memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo. Hashim menyebut kawasan itu berada di ujung paling timur Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan Pulau Bali.
Soal biaya, Hashim menyatakan relokasi akan dibiayai lewat skema pendanaan konservasi. Ia optimistis lembaga donor maupun investor akan tertarik mendukung proyek ini.
Ia menyebut Indonesia memiliki 57 taman nasional yang berpotensi dikembangkan dengan skema kerja sama pendanaan, seperti yang pernah dijalankan bersama Norwegia.
Dimyati sendiri belum menyebut kapan ia akan memanggil pihak TNUK.