Nasional

Satgas PKH dan Pola Baru Penertiban Aset Negara dari Hutan ke Tambang

Presiden Prabowo Subianto di acara penyerahan uang negara hasil sitaan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026)
Presiden Prabowo Subianto di acara penyerahan uang negara hasil sitaan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026)

IndonesiaForward.net - Presiden Prabowo Subianto menyebut Satgas PKH telah menyelamatkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan dengan nilai hampir Rp 400 triliun. Capaian itu ia sampaikan saat acara penyerahan hasil penertiban hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026). Penertiban kini meluas ke tambang ilegal, termasuk penyelundupan timah di Pulau Bangka.

Satgas PKH dan angka yang dibawa Prabowo ke Kejaksaan Agung

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, atau Satgas PKH, bertugas menertibkan kawasan hutan negara. Prabowo menilai kerja satgas ini menyelamatkan kekayaan yang bisa saja hilang.

"Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan 6,2 juta hektare lebih. Kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus, kekayaannya hilang. Nilainya dihitung hampir Rp 400 triliun," kata Presiden Prabowo Subianto.

Angka itu langsung ia kaitkan dengan kebutuhan rakyat. Menurut Prabowo, dananya bisa dipakai untuk mengentaskan kemiskinan, membangun rumah, serta memperbaiki sekolah dan fasilitas kesehatan.

Penertiban meluas ke tambang ilegal dan penyelundupan

Prabowo tidak berhenti di soal hutan. Ia juga menyinggung penertiban tambang ilegal, terutama penyelundupan timah di Pulau Bangka.

"Di Pulau Bangka penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi, masih ada yang lolos, tapi sudah kita tertibkan dengan keras. PT Timah yang selama ini rugi, dalam satu tahun keuntungannya naik 900 persen," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menyebut capaian ini hasil kerja Satgas PKH bersama lembaga negara lain. Ia menyebut Bea Cukai yang membongkar penyelundupan bernilai triliunan rupiah dan BNN yang terus memberantas jaringan narkotika.

Polanya terlihat jelas. Hutan, tambang, perbatasan, dan narkotika ditangani instansi berbeda, tetapi dibingkai sebagai satu agenda: menjaga aset dan kekayaan negara.

Capaian yang disebut Prabowo

Bidang Yang disampaikan Prabowo
Kawasan hutan Lebih dari 6,2 juta hektare diselamatkan, nilai hampir Rp 400 triliun
Perbaikan sekolah Sekitar 70 ribu sekolah dengan anggaran sekitar Rp 90 triliun
Timah di Bangka Penyelundupan dikurangi, tetapi masih ada yang lolos
PT Timah Keuntungan naik 900 persen dalam satu tahun
Lembaga lain Bea Cukai membongkar penyelundupan triliunan rupiah, BNN memberantas jaringan narkotika

Apa artinya Rp 400 triliun

Pembanding terdekat datang dari Prabowo sendiri. Pemerintah, katanya, sudah memperbaiki sekitar 70 ribu sekolah dengan anggaran sekitar Rp 90 triliun.

Dengan hitungan sederhana, Rp 400 triliun lebih dari 4 kali lipat angka itu. Dari situlah Prabowo membayangkan dana tersebut mengalir ke berbagai kebutuhan, antara lain:

  • kenaikan gaji guru, pegawai negeri, hakim, jaksa, dan polisi
  • bantuan bagi orang-orang yang lapar
  • pembangunan rumah untuk rakyat
  • perbaikan irigasi
  • penanganan kebakaran hutan

Namun hampir Rp 400 triliun adalah hasil perhitungan nilai kawasan. Bagaimana nilai itu berubah menjadi anggaran belum dijelaskan dalam pernyataan Prabowo.

Risiko dan pekerjaan rumah setelah penertiban

Prabowo mengakui masih ada penyelundupan yang lolos. Pengawasan di lapangan harus terus berjalan, sebab penertiban satu kali tidak menutup celah berikutnya.

Klaim kenaikan keuntungan PT Timah sebesar 900 persen juga butuh rincian. Prabowo menyebut perusahaan itu sebelumnya rugi, sementara angka dasar untuk persentasenya belum dipaparkan.

Pesan paling keras ia tujukan kepada perusahaan negara. Prabowo menegaskan pembenahan tidak akan berhenti.

"Yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja, karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu," tegas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pernyataan itu, Prabowo tidak menyebut perusahaan mana yang disasar maupun batas waktunya. Daftar BUMN yang diawasi dan ukuran "bersih" yang dipakai masih menjadi pertanyaan terbuka.