IndonesiaForward.net - Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Keduanya kini memimpin Bakom pemerintah, lembaga yang mengurus komunikasi pemerintah kepada publik.
Bakom Pemerintah Punya Kepala Ketiga dalam Setahun
Pengangkatan keduanya berdasar Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026. Pelantikan ditandai sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden.
"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara."
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari, yang dilantik pada 27 April 2026 dan kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ia menjadi kepala ketiga sejak lembaga ini dibentuk pada 17 September 2025.
Bakom lahir dari perubahan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), dengan Angga Raka Prabowo sebagai kepala pertama. Tiga pergantian dalam sekitar setahun menunjukkan posisi ini cukup dinamis.
Syahganda Nainggolan: Dari Kampus ITB hingga Ruang Tahanan
Syahganda lahir di Medan, 27 November 1965, dan kini berusia 60 tahun. Pada 1980-an ia aktif di forum diskusi mahasiswa ITB dan kritis terhadap Orde Baru bersama sejumlah senior, di antaranya Pramono Anung dan Fadjroel Rachman.
Aktivitas itu berujung 10 bulan penjara dan pemberhentian dari ITB, tempat ia kuliah Geodesi. Ia lalu menamatkan sarjana di kampus swasta.
Pendidikannya berlanjut ke S2 Pembangunan ITB (lulus 2005) dan S3 FISIP UI. Disertasinya membahas pengaruh upah layak, jaminan sosial, dan solidaritas sosial terhadap kesejahteraan buruh, diuji terbuka pada 17 Januari 2015.
Di era Habibie, ia dekat dengan Adi Sasono dan mendirikan ormas Daulat Rakyat, yang kemudian menjadi partai peserta Pemilu 1999. Ia juga terlibat membentuk Partai Merdeka, tetapi gagal lolos sebagai caleg Dapil Tangerang pada 2004 dan lewat Partai Golkar pada 2009.
Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, ia pernah menjadi komisaris Pelindo II dan membentuk lembaga kajian Sabang-Merauke Circle. Jejaknya di dunia gagasan dan politik praktis, dengan hasil yang beragam, sudah panjang sebelum masuk pemerintahan.
Di era Joko Widodo, Syahganda menjadi petinggi KAMI. Pada Oktober 2020 ia divonis 10 bulan penjara bersama aktivis KAMI lain, termasuk Jumhur Hidayat, dan menyelesaikan hukumannya di Rutan Bareskrim pada Agustus 2021.
Setelah Prabowo berkuasa, ia mendirikan GREAT Institute pada 25 Januari 2025. Situs lembaga itu menyatakan keyakinan bahwa visi kerakyatan Prabowo sejalan dengan perjuangan mereka. Dengan begitu, posisinya kini berubah dari penentang pemerintahan sebelumnya menjadi pejabat di pemerintahan Prabowo.
Fadli Tri Hartono: Alumnus ITB dan Tsinghua
Wakilnya, Fadli Tri Hartono, lahir di Takengon, Aceh Tengah, 27 Agustus 1989, dan kini berusia 37 tahun. Ia lulusan S1 Fisika ITB (2012) dan S2 Magister Public Administration Tsinghua University (2021).
Dengan latar itu, Syahganda dan Fadli sama-sama alumni ITB, sebagaimana dicatat ANTARA. Selisih usia keduanya sekitar 24 tahun.
Di dunia pendidikan, Fadli pernah menjadi Sekretaris Bidang Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Kebangsaan RI (2019-2023) dan Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Kebangsaan RI (2022-2023).
Kariernya lalu bergeser ke lingkar pemerintahan sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Pada 28 Mei 2025, ia diangkat sebagai Komisaris Utama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel), menggantikan Yusuf Wibisono.
Ia juga pernah maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra di dapil Aceh II pada Pemilu 2024. Hasil pencalonannya tidak tercantum dalam sumber yang tersedia.
Laman Mitratel mencatat ia masih menjabat komisaris utama sejak 2025. Belum ada keterangan apakah ia melepas kursi itu setelah menjadi Wakil Kepala Bakom pemerintah, padahal Mitratel bergerak di sektor telekomunikasi.
Dihubungi Mendadak, Syahganda Paparkan Arahan Presiden
Syahganda mengaku baru dihubungi dan diminta datang ke Istana pada hari pelantikan, sekitar pukul 11.30 WIB, menurut Liputan6. Waktu pemberitahuan yang singkat ini menunjukkan penunjukan dilakukan mendadak.
Setelah dilantik, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta komunikasi pemerintah menjadi alat persatuan nasional. Ia berjanji melanjutkan program yang sudah berjalan dan mengintensifkan dialog dengan media.
Ia juga menyebut Bakom kemungkinan membentuk tim khusus untuk mempelajari pengaruh algoritma dan kecerdasan buatan (AI) terhadap penyampaian pesan pemerintah.
