indonesiaforward.net — Otoritas transportasi dan keamanan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kondisi macet parah yang terjadi di jalur keluar Pulau Bali menuju Pelabuhan Gilimanuk pada Minggu, 15 Maret 2026.
Lonjakan volume kendaraan yang mencapai 32 persen untuk roda dua dan 11 persen untuk roda empat ini ditanggapi dengan penguatan koordinasi lintas sektoral guna menjamin kelancaran arus logistik dan penumpang.
Langkah ini menjadi krusial mengingat adanya batasan waktu operasional pelabuhan yang akan ditutup sementara dalam rangka penghormatan terhadap Hari Raya Nyepi pada 17 Maret mendatang.
Akselerasi Kapasitas dan Rekayasa Progresif
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah meningkatkan standar operasional dengan mengaktifkan 35 kapal secara nonstop guna meminimalkan durasi tunggu di dermaga penyeberangan.
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, menjelaskan pada Minggu (15/3/2026) bahwa penambahan armada ini adalah komitmen untuk melayani lonjakan pemudik.
“Saat ini, sebanyak 35 kapal dioperasikan secara nonstop selama 24 jam untuk melayani arus kendaraan dan penumpang dari Bali menuju Jawa,” terang Windy Andale.
Selain peningkatan kapasitas angkut, penerapan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) terbukti menjadi instrumen efektif dalam mempercepat siklus bongkar muat di pelabuhan.
Sinergi Keamanan dan Mitigasi Dampak Sosial
Kepolisian Daerah Bali bersama Polres Jembrana juga mengimplementasikan sistem penyangga atau buffer zone untuk mengatur arus masuk kendaraan agar tidak terjadi penumpukan total di area pelabuhan.
Kabiro Operasi Polda Bali, Kombes Pol Soelistijono, menekankan pada Senin (16/3/2026) bahwa rekayasa ini adalah bagian dari upaya perlindungan bagi seluruh pengguna jalan.
“Polda Bali bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya mengurai kepadatan kendaraan melalui berbagai langkah, mulai dari pengaturan rekayasa hingga sistem penundaan,” tegas Kombes Pol Soelistijono.
Integrasi antara kebijakan transportasi yang progresif dan penanganan lapangan yang responsif diharapkan mampu menyeimbangkan tuntutan mobilitas masyarakat dengan keterbatasan infrastruktur yang tersedia saat ini. ***