IndonesiaForward.net — Kematian Irene Sokoy (31) pada 19 November 2025 menegaskan kebutuhan mendesak reformasi sistem rujukan dan PONEK Papua. Ketidaktersediaan dokter spesialis, fasilitas penuh, hingga penolakan beruntun memperlihatkan lemahnya kesiapan pelayanan maternal.
Dari RSUD Yowari hingga RS Bhayangkara, perjalanan Irene menunjukkan absennya mekanisme One-Gate Referral System. Pengamat Methodius Kossay pada 22 November menilai kasus ini “kegagalan sistemik”.
Pemerintah daerah merespons cepat. “Jika ada lagi RS menolak pasien, saya copot direktur,” ujar Gubernur Mathius Fakhiri, 21 November. Ia membentuk tim audit bersama UNICEF dan memberi kompensasi keluarga.
Senator Filep Wamafma menilai kasus ini melanggar UU Kesehatan dan meminta penataan ulang sistem rujukan. Upaya ini sejalan dengan agenda nasional penurunan AKI.
Papua, dengan AKI tertinggi nasional, membutuhkan penguatan transportasi medis, tenaga PONEK 24 jam, dan digitalisasi rujukan agar kasus serupa tidak terulang. (*)