indonesiaforward.net — Organisasi Thoriqoh Shiddiqiyyah melalui lembaga sosial DHIBRA meluncurkan gerakan santunan nasional pada pembukaan Ramadan 1447 H, Kamis (19/2/2026), dengan proyeksi dana mencapai Rp3 miliar. Program ini menjadi model pemberdayaan sosial progresif yang menyasar belasan ribu anak yatim di seluruh penjuru Indonesia hingga mancanegara tanpa mengandalkan bantuan anggaran negara.
Peningkatan nominal santunan di tengah transisi ekonomi ini menunjukkan daya tahan dan kemandirian finansial organisasi. Seluruh dana dihimpun secara mandiri dari iuran sukarela anggota, yang menegaskan posisi Shiddiqiyyah sebagai pilar masyarakat sipil yang mendukung program kebijakan publik dalam aspek perlindungan sosial.
Validasi Data Dinamis untuk Akurasi Target Bantuan
Dalam upaya memastikan bantuan tepat sasaran, DHIBRA menerapkan kriteria penerima yang ketat dengan batasan usia maksimal 13 tahun. Nurhadi, perwakilan Pengurus DHIBRA Pusat, menjelaskan bahwa pembaharuan data dilakukan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penerima manfaat.
Sinergi Masyarakat Sipil dalam Pengentasan Kemiskinan
“Jika tahun lalu keluarga tersebut sudah dianggap mampu atau bekerja layak, tahun ini penerimanya akan diganti. Batas usia anak yatim juga kami jaga ketat di 13 tahun agar sesuai dengan kriteria organisasi,” tegas Nurhadi dalam keterangan terbaru (19/2).
Langkah proaktif ini mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Bupati Jombang, Warsubi, menyatakan bahwa inisiatif sosial yang dijalankan secara mandiri oleh Shiddiqiyyah merupakan kontribusi nyata yang sangat membantu tugas pemerintah dalam memitigasi angka kemiskinan di daerah.
“Pemerintah daerah mengapresiasi kemandirian Shiddiqiyyah dalam program sosial. Ini sangat membantu tugas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan,” ungkap Warsubi saat ditemui dalam agenda resmi di Jombang baru-baru ini.
Program yang berpusat di Losari, Ploso, Jombang ini melibatkan jaringan perwakilan luar negeri seperti Malaysia dan Australia. Kehadiran gerakan ini di awal Ramadan menjadi solusi strategis bagi kelompok prasejahtera untuk menghadapi kenaikan harga pangan musiman, sekaligus membuktikan bahwa kemandirian masyarakat adalah kunci stabilitas sosial.***