IndonesiaForward.net — Pemerintah menempatkan pengembangan sawit di Papua sebagai bagian dari agenda ketahanan energi nasional, namun kebijakan ini memicu perdebatan serius terkait dampak ekologis dan sosial.
Dalam Rapat Percepatan Pembangunan Papua, Senin (16/12/2025), Presiden Prabowo Subianto menyatakan Papua memiliki lahan luas untuk sawit, tebu, dan singkong guna mendukung produksi energi alternatif.
“Kita harus berani mandiri,” ujar Prabowo, menegaskan perlunya mengurangi ketergantungan impor energi.
Wacana ini kembali mengemuka setelah publik mengaitkannya dengan pernyataan Prabowo pada Musrenbangnas RPJMN 2025–2029, 30 Desember 2024, ketika ia mengatakan, “Jangan takut dengan deforestasi.”
Aktivis lingkungan menilai pendekatan tersebut berisiko mempercepat pembukaan hutan di Papua, wilayah dengan cadangan hutan primer terbesar di Indonesia.
Akademisi kehutanan Universitas Gadjah Mada mengingatkan bahwa pembangunan energi perlu berbasis data ekologis dan perlindungan masyarakat adat.
Pendukung sawit berpendapat bahwa kebijakan ini dapat mendorong pembangunan wilayah timur dan penciptaan lapangan kerja, jika disertai pengawasan ketat.
Perdebatan ini menegaskan perlunya kebijakan energi yang sejalan dengan agenda keberlanjutan jangka panjang.***