IndonesiaForward.net – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumbar, dan Sumut pada akhir November 2025 menunjukkan rapuhnya fondasi ekologis yang menopang pembangunan nasional. BMKG menyebut pemicu utamanya adalah anomali Siklon Tropis Senyar. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan pada Kamis (27/11) bahwa siklon yang muncul di Selat Malaka menandai perubahan pola iklim global yang semakin ekstrem.
Siklon Senyar berkembang dari Bibit Siklon 95B sejak 21 November 2025 dan memicu hujan intens hampir tanpa jeda. Andri memaparkan bahwa sistem udara ini berkontribusi pada banjir, angin kencang, dan gangguan transportasi. Perubahan iklim membuat wilayah dekat ekuator tidak lagi berada di zona aman.
Di lapangan, data lingkungan menunjukkan kapasitas mitigasi yang terus menurun. Deputi Eksternal Walhi Mukri Friatna menyampaikan pada Sabtu (29/11) bahwa Aceh kehilangan 130.743 hektare hutan dalam tujuh tahun terakhir, sementara reforestasi hanya 785 hektare per tahun. Ketimpangan ini membuat daerah rawan tidak mampu meredam curah hujan ekstrem.
Secara struktural, Sumatra menanggung beban izin ekstraktif: 2,4 juta hektare IUP tambang, 2,3 juta hektare HGU sawit, dan 5,6 juta hektare izin kehutanan. Legalisasi sawit ilegal 3,3 juta hektare di era pemerintahan Jokowi memperluas risiko. Aktivitas PETI seluas 3.500 hektare di Aceh menambah tekanan pada hulu DAS.
Di Sumut, Jaka Kelana Damanik menjelaskan pada Rabu (26/11) bahwa kayu-kayu besar hanyut saat banjir. Bagi perencana kebijakan, fenomena ini adalah indikator hilangnya kemampuan resapan tanah. Peristiwa banjir berulang memperlihatkan kegagalan manajemen risiko.
Di Sumbar, hilangnya 320 ribu hektare hutan primer sejak 2001 dan total 740 ribu hektare tutupan pohon dalam 20 tahun menunjukkan lemahnya sistem perlindungan alamiah. Tommy Adam memaparkan pada Sabtu (29/11) bahwa DAS Aia Dingin kehilangan 780 hektare tutupan hutan. Ia menegaskan bahwa kajian risiko bencana sudah tersedia namun tidak menjadi dasar perencanaan.
Fenomena ini menegaskan kebutuhan reformasi tata ruang berbasis sains. Walhi mendorong audit lingkungan, penghentian alih fungsi ruang di hulu, penegakan hukum, dan percepatan reforestasi. Agenda adaptasi iklim harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. (*)