indonesiaforward.net — Kesenjangan akses hunian layak di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kembali menjadi sorotan publik. Kejadian ini terungkap setelah almarhum David Pakaimu, warga Distrik Kurik, meninggal dunia sebelum menerima bantuan perumahan resmi yang dijanjikan bertahun-tahun.
Kondisi tersebut mendesak perlunya efisiensi pendataan dan percepatan eksekusi kebijakan sosial di daerah remote. Lambatnya intervensi birokrasi membuat program filantropi warga seperti Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni harus mengambil peran mendesak.
Mengurai Celah Eksekusi Kebijakan Publik
Keluarga David Pakaimu sebelumnya tercatat berulang kali didata dan difoto oleh pelbagai pihak tanpa ada kejelasan realisasi fisik. Mendiang bersama istrinya harus mengasuh cucu-cucu mereka di bangunan papan miring bertiang keropos hingga akhir hayatnya.
Respons cepat justru datang dari DHIBRA Thoriqoh Shiddiqiyyah yang langsung membangun hunian baru tanpa prosedur rumit. Organisasi ini menegaskan bahwa intervensi kemanusiaan harus melintasi sekat sektarian maupun batas administratif.
“Program ini menjadi media untuk menjembatani kesenjangan sosial antara pendatang dan warga asli Papua, antara Muslim dan non-Muslim, serta antara warga Shiddiqiyyah maupun di luar Shiddiqiyyah. Kami hanya menjalankan dawuh Sang Mursyid untuk membantu sesama warga Indonesia yang membutuhkan,” papar Ketua DHIBRA Daerah Papua Muhammad Anwar.
Amanat Reformasi Pendataan Bantuan Sosial
Kasus di Distrik Kurik ini menjadi preseden penting bagi evaluasi integrasi data penerima bantuan perumahan swadaya masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengadopsi mekanisme penyaluran bantuan yang lebih inklusif dan akuntabel.
Langkah ini mendesak guna memastikan hak dasar atas tempat tinggal layak bagi warga marginal dapat terpenuhi secara tepat waktu. Transparansi pendataan menjadi kunci utama agar tidak ada lagi warga yang tereksklusi dari jaminan kesejahteraan negara. ***