indonesiaforward.net — Program Minyak Goreng Rakyat (Minyakita) menghadapi tantangan kredibilitas kebijakan setelah realisasi Domestic Market Obligation (DMO) April 2026 hanya mencapai 52.117 ton dari target 250.000 ton.
Data ini menunjukkan defisit pasokan sebesar 79,2 persen, sebuah angka yang berkolerasi langsung dengan penurunan volume ekspor CPO nasional akibat perlambatan ekonomi global dan konflik di Timur Tengah.
Anjloknya pasokan ini memicu kenaikan harga di pasar tradisional, di mana Ombudsman RI menemukan harga eceran menyentuh Rp 19.000 per liter, melampaui HET resmi sebesar Rp 15.700.
Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan, realisasi DMO mengalami tren penurunan sejak akhir 2025, dengan titik terendah pada April 2026 yang turun 34,99 persen secara tahunan (YoY).
Kondisi ini merupakan konsekuensi mekanis dari regulasi yang mengikat volume pasokan dalam negeri dengan angka ekspor, sehingga ketika ekspor lesu, stok domestik otomatis ikut terkontraksi.
“Penurunan realisasi DMO Minyakita itu murni akibat lesunya ekspor CPO dan produk turunannya, bukan karena prioritas pasar luar negeri,” jelas Eddy dari GAPKI dalam keterangannya di bulan Mei 2026.
Penurunan ekspor dari 2,72 juta ton pada Februari menjadi 1,88 juta ton pada Maret 2026 menjadi bukti nyata adanya hambatan suplai pada rantai pasok minyak goreng kemasan sederhana ini.
Sektor distribusi saat ini mengalami fragmentasi di mana 65 persen dikelola pihak swasta dan 35 persen oleh Bulog, namun hambatan administratif NIB bagi pedagang kecil menjadi kendala serius di lapangan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa secara sistemik pemantauan melalui aplikasi digital menunjukkan indikator distribusi yang terkendali meski fakta lapangan berkata lain.
“Kalau monitor Minyakita itu cukup dengan peta sebaran Minyakita. Di situ aplikasi sudah hijau semua Alhamdulillah sejak minggu yang lalu,” ujar Rizal pada Senin, 11 Mei 2026.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan minyak goreng secara umum tetap terjaga guna menstabilkan indeks harga konsumen nasional.
Namun, ketergantungan masyarakat pada Minyakita mengharuskan adanya langkah progresif dalam memisahkan mekanisme pasokan pangan dari fluktuasi kinerja ekspor komoditas sawit.
Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap skema DMO guna mencegah terjadinya kelangkaan kronis yang dapat mengganggu stabilitas pengeluaran rumah tangga dan pelaku UKM. ***