indonesiaforward.net — Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.
Kebijakan ini merupakan respons progresif pemerintah dalam menata ekosistem ketenagakerjaan sektor domestik yang selama ini minim pengawasan. Berdasarkan data BPS, jutaan PRT kini akan terintegrasi ke dalam sistem perlindungan sosial nasional secara mandatori.
Integrasi Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Poin krusial dalam UU ini adalah kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan PRT dalam program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Langkah ini memastikan pekerja memiliki akses ke Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) hingga Jaminan Hari Tua (JHT).
“Pengesahan UU PPRT merupakan langkah historis bagi perlindungan hak pekerja di Indonesia,” tegas Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat memberikan pernyataan pada 21 April 2026.
Standardisasi Kontrak dan Transparansi Lingkungan
Implementasi UU ini mewajibkan adanya perjanjian kerja tertulis yang mencantumkan detail hak pekerja, termasuk 14 hak utama yang diatur dalam Pasal 15. Salinan perjanjian ini wajib diserahkan kepada pihak RT/RW setempat untuk fungsi pengawasan komunitas.
Pola ini dirancang untuk menciptakan basis data pekerja domestik yang akurat di tingkat akar rumput. Dengan adanya kontrak formal, transparansi mengenai upah, waktu kerja manusiawi, dan hak cuti menjadi lebih terjamin dan terukur.
Pengawasan Progresif terhadap Penyalur Tenaga Kerja
Pasal 28 dalam undang-undang ini menetapkan larangan keras bagi Perusahaan Penempatan PRT (P3RT) untuk memotong upah dalam bentuk apa pun. Pemerintah juga melarang penahanan dokumen pribadi asli milik pekerja guna mencegah praktik kerja paksa.
Sanksi administratif yang disiapkan sangat tegas, mulai dari pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin operasional secara permanen. Hal ini merupakan upaya serius negara dalam menertibkan agensi penyalur yang tidak patuh pada standar hukum.
Mekanisme Resolusi Konflik Berbasis Mediasi
Sesuai Pasal 31 dan 32, setiap perselisihan industrial di lingkup rumah tangga harus diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam waktu tujuh hari. Jika buntu, proses mediasi akan melibatkan struktur pemerintahan terkecil, yakni Ketua RT/RW.
Pendekatan ini mengedepankan efektivitas waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa sebelum masuk ke ranah hukum yang lebih tinggi. Kehadiran negara di level lokal diharapkan mampu memitigasi potensi kekerasan dan pelanggaran hak asasi di ruang domestik. ***